detikNews

Berkali-kali DPR Kunker ke Belanda hingga Rusia, RUU KUHP Belum Disahkan

Fahri Hamzah menyatakan malu karena 74 tahun Imerdeka, tetapi masih memakai UU peninggalan penjajah Belanda. Padahal, DPR sudah berkali-kali kunker ke Eropa.

Jumat, 30 Agu 2019 11:41 WIB

detikNews

Anggota Panja RUU KUHP: Hukum Adat Lebih Baik di Perda

Arsul Sani menyatakan hukum adat sebaiknya dibuat di tingkat Perda Saat ini, hukum adat masuk dalam draft RUU KUHP yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat.

Rabu, 28 Agu 2019 14:30 WIB

detikNews

Profesor Ini Serukan Hukum Adat Perlu Dihidupkan Lagi di KUHP Baru

Prof Dominikus Rato menyatakan perlunya KUHP baru mengakomodir hukum adat. Namun perlu diberikan rambu-rambu khusus agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Rabu, 28 Agu 2019 09:19 WIB

detikNews

PPP: DPR Harus Respons Cepat, Mungkin Bentuk Pansus Pemindahan Ibu Kota

PPP menyatakan DPR harus cepat merespons rencana pemindahan ibu kota. Apa kata PPP?

Selasa, 27 Agu 2019 12:54 WIB

detikNews

PPP: Pemindahan Ibu Kota Negara Akan Lama Kalau Tak Ada Undang-Undang

Sekjen PPP Arsul Sani mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal landasan hukum pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Senin, 26 Agu 2019 14:45 WIB

detikNews

Anggota Komisi III Minta Jokowi Tak Menghiraukan Kritik soal Pansel KPK

"Presiden Jokowi tidak perlu merespons atau meng-entertain permintaan evaluasi terhadap tiga orang Pansel KPK...," kata anggota Komisi III F-PPP Arsul Sani.

Senin, 26 Agu 2019 06:46 WIB

detikNews

Tolak Pin Emas DPR 2019-2024, Sekjen PPP Bakal Pakai Pin KW

"Cukup pin 'KW' aja, lebih berharga dipanggil 'Mas Arsul' daripada pakai pin emas tapi dipanggil 'Om Arsul'," kata Arsul Sani.

Minggu, 25 Agu 2019 13:06 WIB

detikNews

Pentingnya Asset Recovery dalam Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, menilai wajar jika Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi terkait ukuran pemberantasan korupsi, dianggap menyindir kinerja KPK.

Rabu, 21 Agu 2019 18:37 WIB

detikNews

PPP: Pilpres Langsung Tak Masuk Obyek Amandemen Terbatas UUD 1945

"Amandemen jangan menyentuh hal-hal yang sudah menjadi 'kenikmatan' demokrasi kita dalam memilih Presiden," kata Arsul Sani.

Rabu, 21 Agu 2019 09:05 WIB

detikNews

PPP soal Wacana 10 Pimpinan MPR: Pak Prabowo Sambut Baik

Sekjen PPP Arsul Sani mengaku pihaknya pernah membahas wacana 10 pimpinan MPR bersama sejumlah partai politik lain, salah satunya dengan Gerindra.

Selasa, 20 Agu 2019 18:53 WIB