Pengadilan menjatuhkan pidana denda kepada mahasiswa yang berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja. Atas putusan itu, para mahasiswa kini mengajukan kasasi.
Pimpinan DPR tidak mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi draft final inisiatif DPR pada Sidang Paripurna, Kamis (16/12) kemarin.
Puan mengabaikan interupsi saat menutup rapat paripurna untuk menyetujui Andika Perkasa sebagai Panglima. Ini bukan kali pertama Puan mengabaikan interupsi.
Sepanjang tahun ini terjadi peningkatan risiko cyber crime secara nasional. Sektor keuangan dan pemerintah menempati posisi teratas dari kejahatan siber ini.
Yasonna memastikan Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait revisi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Aliansi mahasiswa mendesak DPR mengesahkan RUU TPKS dan RUU PPRT. Pihak mahasiswa juga menyoroti 9 bentuk kekerasan seksual yang hilang dari draf RUU TPKS.