Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Prim Haryadi menyebut ada beberapa undang-undang khusus yang mengatur pemberian hak ajukan keberatan bagi pihak ketiga.
KY menyebut ada sejumlah dampak efisiensi anggaran yang diterimanya. Salah satu dampaknya adalah belum dapat menindak lanjut laporan masyarakat sepenuhnya.
Anggaran Polri 2025 dipangkas Rp 20,5 triliun akibat kebijakan efisiensi Presiden Prabowo. Total anggaran menjadi Rp 126,6 triliun, fokus pada belanja pegawai.