detikNews

FPD dan FPKB Setuju Revisi UU Distop Jika Melemahkan KPK

Rapat pleno Komisi III DPR pada 3 Juli 2012 menyepakati revisi UU KPK. FPD dan FPKB memberi catatan, revisi UU KPK hanya diteruskan untuk memperkuat KPK.

Jumat, 05 Okt 2012 08:49 WIB

detikNews

FPDIP Tolak Revisi UU KPK, FPKS Belum Jelas

Rapat pleno Komisi III DPR pada 3 Juli 2012 menyepakati revisi UU KPK. FPDIP menolak revisi UU KPK, FPKS masih menimbang-nimbang perlu atau tidaknya revisi UU KPK.

Jumat, 05 Okt 2012 07:40 WIB

detikNews

PAN, PPP, dan Hanura Dorong KPK Punya Penyidik Independen

Rapat pleno Komisi III DPR pada 3 Juli 2012 menyepakati revisi UU KPK. FPAN, FPPP, dan Fraksi Hanura mendorong KPK agar punya penyidik independen.

Jumat, 05 Okt 2012 07:21 WIB

detikNews

Gerindra: KPK Perlu Gedung Baru dan Jadi Lembaga Permanen

Rapat pleno Komisi III DPR pada 3 Juli 2012 menyepakati revisi UU KPK. Tujuh dari 9 fraksi di DPR sepakat untuk meneruskan draf revisi UU KPK yang telah dibuat ke Baleg DPR. Fraksi Partai Gerindra mendorong KPK dijadikan lembaga permanen.

Jumat, 05 Okt 2012 06:23 WIB

detikNews

Golkar yang Mendorong Pembentukan Dewan Pengawas KPK

Rapat pleno Komisi III DPR pada 3 Juli 2012 ternyata menyepakati revisi UU KPK. Fraksi Partai Golkar DPR menekankan perlunya diatur mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK.

Jumat, 05 Okt 2012 05:39 WIB

detikNews

Kesimpulan Rapat Pleno Komisi III DPR: Sepakati Revisi UU KPK

Sejumlah fraksi di DPR menegaskan tak pernah menyepakati revisi UU KPK. Namun rapat pleno Komisi III DPR ternyata mendorong draf revisi UU KPK untuk diteruskan.

Jumat, 05 Okt 2012 04:53 WIB

detikNews

Risalah Rapat Komisi III DPR: 7 Fraksi Setuju Revisi UU KPK

Beberapa fraksi di DPR saat ini menyatakan menolak revisi UU KPK. Namun berdasarkan risalah rapat pleno Komisi III DPR, tujuh fraksi setuju usulan revisi tersebut dilakukan. Tujuh fraksi tersebut yaitu PD, Golkar, PAN, PKB, PPP, Gerindra, dan Hanura

Kamis, 04 Okt 2012 15:48 WIB

detikNews

PKS: Batalkan Saja Pembahasan RUU Kamnas

RUU Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang diajukan pemerintah ke DPR menuai polemik karena dinilai justru membahayakan demokrasi. Menurut anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Aboe Bakar Al Habsy, lebih baik pembahasan RUU Kamnas dibatalkan.

Kamis, 04 Okt 2012 12:14 WIB

detikNews

Desak Penghentian Pembahasan Revisi UU KPK, FPKS Surati Ketua DPR

PKS mendorong penghentian pembahasan revisi UU KPK di DPR. Untuk menunjukkan keseriusannya, fraksi PKS bahkan menyurati Ketua DPR RI.

Rabu, 03 Okt 2012 23:54 WIB

detikNews

PKS: Presidential Threshold Rendah Agar Muncul Calon Alternatif

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai angka <i>presidential threshold</i> (PT) harus diturunkan menjadi hanya 3,5 persen saja. Dengan angka ini diharapkan akan muncul capres-capres alternatif.

Selasa, 02 Okt 2012 13:37 WIB