detikFinance

Omnibus Law Diklaim Bisa Buat Harga Rumah Jadi Lebih Murah

Kementerian ATR/BPN mengklaim Omnibus Law mampu menurunkan harga rumah di masa mendatang.

Selasa, 10 Mar 2020 23:00 WIB

detikNews

UU Cipta Kerja: Pengusaha-Buruh Didenda Bila Lalai, Pemerintah yang Atur

Di dalam draf final UU Cipta Kerja, ada pasal tambahan soal denda untuk pengusaha dan buruh lalai. Perubahan itu dimuat dalam draf usai tanggal pengesahan UU.

Selasa, 13 Okt 2020 17:40 WIB

detikNews

Jokowi Bicara Hoax soal UU Cipta Kerja, KSPI: Belum Buat Kami Tenang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait polemik omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker). Apa kata KSPI?

Sabtu, 10 Okt 2020 12:25 WIB

detikNews

Buruh Demo soal Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Baleg DPR: Salah Alamat

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berpendapat demo buruh yang memprotes RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke DPR salah alamat.

Senin, 13 Jan 2020 17:46 WIB

detikNews

Anggota Panja Sebut Tak Ada Perubahan Ekstrim di Ciptaker

Anggota Panja UU Cipta Kerja dari Partai Golkar Lamhot Sinaga menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan Presiden KSPI Said Iqbal.

Kamis, 08 Okt 2020 14:51 WIB

detikNews

Pasal 'PP Bisa Ubah UU' Salah Ketik, Mahfud: Diperbaiki DPR, Tak Usah Bersurat

Mahfud Md memastikan pasal 170 draf RUU Cipta Kerja yang salah ketik tinggal diperbaiki di DPR. Pemerintah tidak perlu mengirimkan surat resmi.

Selasa, 18 Feb 2020 13:02 WIB

detikNews

Beredar Video Benny Harman dan PD Dukung UU Cipta Kerja 28 September

Setelah aksi WO Partai Demokrat, beredar video yang menarasikan Benny K Harman mendukung RUU Cipta Kerja. Benny Harman menyebut video itu dipotong.

Kamis, 08 Okt 2020 11:15 WIB

detikNews

RUU Ciptaker Tetap Dibahas di Tengah Corona, Formappi: Penyakit DPR!

"Mereka (DPR) selalu terlihat gagal untuk menentukan apa prioritas yang mendesak untuk dikerjakan," kata peneliti Formappi Lucius Karus.

Senin, 13 Apr 2020 15:26 WIB

detikFinance

Kata Dahlan Iskan Ciptaker Lebih Cocok Disebut UU Peroketan Perekonomian Nasional

"Kalau saya lebih setuju dengan blak-blakan saja: UU Peroketan Perekonomian Nasional - atau nama lain yang lebih jujur."

Selasa, 06 Okt 2020 11:10 WIB

detikNews

Di Omnibus Law PP Bisa Ubah UU, Gerindra: Kami Akan Koreksi

"Ketentuan hierarki regulasi tak boleh ditabrak. Jangan sampai terjadi, UU dibuat DPR jangan sampai tiba-tiba dibatalkan oleh pemerintah," kata Sodik.

Senin, 17 Feb 2020 16:45 WIB