Koalisi untuk Kebijakan Partisipatif (KKP) mendesak pemerintah menarik RUU TNI. Karena proses perencanaan dan perancangannya dinilai tidak partisipatif.
Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI oleh DPR RI terus bergulir. LSM mendesak Presiden Megawati menarik kembali RUU TNI sementara DPR menghentikan pembahasannya.