Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bukti elektronik haruslah atas permintaan kepolisian dan penegak hukum lainnnya. Namun putusan MK tidak berlaku surut.
Refly Harun berpendapat masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui visi-misi dari para calon pemimpin daerah. Tapi waktu 4 bulan dianggap terlalu lama.