detikNews Inkonsisten, MK Kini Wajibkan Pemeriksaan Anggota DPR Harus Izin Presiden Kini penyidik harus mengajukan izin ke presiden apabila ingin memeriksa anggota DPR. Selasa, 22 Sep 2015 16:19 WIB
detikNews MK Beri Wewenang Bahas RUU ke DPD, Irman: Ini Tantangan MK memberikan kewenangan DPD dalam membahas RUU layaknya DPR dan Presiden. Selasa, 22 Sep 2015 14:58 WIB
detikNews MK Terbelah Saat Mengadili Legalitas Pembentukan UU MD3 MK menolak gugatan legalitas pembentukan UU MD3. Dalam vonis ini, MK terbelah. Selasa, 22 Sep 2015 14:34 WIB
detikNews Politikus PDIP Tak Masalah Bila 'Pasal Perlindungan' Anggota DPR Dicabut UU MD3 digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), salah satunya soal pasal yang mengharuskan pemeriksaan pidana ke anggota DPR seizin MKD. Selasa, 22 Sep 2015 14:21 WIB
detikNews MK Putuskan DPD Berwenang Bahas RUU dan Menyusun Anggaran Secara Mandiri MK memberikan kewenangan DPD dalam membahas RUU layaknya DPR dan Presiden. Selasa, 22 Sep 2015 13:55 WIB
detikNews Soal 'Pasal Perlindungan' Anggota DPR, HNW: Silakan MK Lakukan Perannya Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengetok putusan judicial review UU MD3 yang mengatur pemanggilan anggota DPR soal pidana harus seizin MKD. Selasa, 22 Sep 2015 10:31 WIB
detikNews PKS Tak Setuju Kalau KPK Bisa Langsung Panggil Anggota DPR Jika gugatan atas UU MD3 dikabulkan MK, nantinya KPK, polisi dan kejaksaan bisa langsung panggil anggota DPR. Kenapa PKS tak setuju? Senin, 21 Sep 2015 19:39 WIB
detikNews MK Putuskan 'Pasal Perlindungan' Anggota DPR Besok, ini Kata MKD MK akan memutuskan judicial review terkait UU MD3 yang mengatur pemanggilan anggota dewan terkait pidana harus seizin Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Senin, 21 Sep 2015 17:24 WIB
detikNews Hanura Dukung MK Batalkan 'Pasal Perlindungan' untuk Anggota DPR MK akan memutuskan pengaduan judicial review terkait ketentuan UU MD3 bahwa pemanggilan anggota dewan yang tersangkut pidana harus izin MKD. Senin, 21 Sep 2015 14:24 WIB
detikNews Besok MK Putuskan Aturan Panggil Anggota DPR Harus Izin MKD Apakah MK akan menghapus pasal yang dianggap memberi keistimewaan anggota DPR di depan hukum ini? Senin, 21 Sep 2015 12:24 WIB