detikNews Yusril: KPK Lembaga Eksekutif, Angket Bisa Dilakukan Yusril berpendapat KPK termasuk lembaga eksekutif. Dengan demikian, KPK bisa menjadi subjek hak angket DPR. Senin, 10 Jul 2017 15:12 WIB
detikNews Pansus Angket dan Yusril Rapat Bahas Posisi KPK Agun menyebut Pansus akan meminta penjelasan dari Yusril soal empat hal. Semuanya terkait hak angket di DPR dan KPK. Senin, 10 Jul 2017 14:37 WIB
detikNews Istana: Presiden akan Menolak Jika Ada Permintaan Bubarkan KPK Jika ada opsi pelemahan, bahkan hingga pembubaran, KPK dalam angket DPR, Presiden Joko Widodo akan turun tangan. Senin, 10 Jul 2017 14:30 WIB
detikNews Undang Mahfud MD, Pansus Angket KPK: Dia Objektif Pansus Angket KPK tak khawatir, jika saat diundang, Mahfud malah mengkritik Pansus habis-habisan. Senin, 10 Jul 2017 13:46 WIB
detikNews Pansus Angket akan Undang Eks Ketua KPK Taufiequrachman Ruki Ruki juga akan dimintai sejumlah keterangan terkait data yang didapat Pansus Angket KPK. Senin, 10 Jul 2017 13:14 WIB
detikNews Janji Penuhi Panggilan Ulang, Ketua Pansus Angket Sindir KPK Agun meminta KPK gentle. Dirinya sudah mau hadir di pemeriksaan KPK, seharusnya lembaga antirasuah itu turut hadir jika sewaktu-waktu diundang Pansus ke DPR. Senin, 10 Jul 2017 12:55 WIB
detikNews Pansus Kunjungi Sukamiskin, UGM: Simbol Dukungan pada Koruptor Dekan FH UGM mengatakan tindakan Pansus yang menemui napi koruptor di Lapas adalah simbol mereka mendukung perilaku korup. Senin, 10 Jul 2017 12:38 WIB
detikNews Dukung Angket, Alumni-Mahasiswa UI Ini Minta KPK Tak Dibubarkan 'Alumni dan Mahasiswa UI Bangkit Untuk Keadilan' menyambangi gedung DPR. Mereka mendukung keberadaan Pansus Hak Angket KPK. Senin, 10 Jul 2017 12:09 WIB
detikNews Mencari-Cari Pembenaran Hak Angket KPK Menemui koruptor di tahanan guna mengorek informasi terkait KPK menunjukkan kesesatan yang mulai menggerogoti pola pikir panitia angket DPR. Senin, 10 Jul 2017 11:40 WIB
detikNews Dekan FH UGM: Pansus Angket KPK Tidak Punya Legitimasi Dekan Fakultas Hukum UGM, Prof Dr Sigit Riyanto SH LLM menyatakan bahwa keberadaan Pansus Hak Angket KPK tidak memiliki legitimasi. Senin, 10 Jul 2017 11:38 WIB