detikNews

PKS dan PKB Ingin Ganti Judul RUU Penyelenggaraan Pemilu

Ada permintaan dari PKS dan PKB agar nama RUU Penyelenggaraan Pemilu diubah. Jadi apa?

Kamis, 19 Jan 2017 15:18 WIB

detikNews

Mendagri Optimistis RUU Pemilu Bisa Selesai Dibahas Tepat Waktu

Mendagri Tjahjo Kumolo optimistis RUU Penyelenggaraan Pemilu bisa selesai disusun tepat waktu.

Kamis, 19 Jan 2017 14:52 WIB

detikNews

Seluruh Fraksi DPR Serahkan DIM RUU Pemilu ke Pemerintah

Hari ini DPR menyerahkan DIM RUU Pemilu ke pemerintah. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewakili pemerintah menerima DIM tersebut.

Kamis, 19 Jan 2017 11:47 WIB

detikNews

Fadli Zon: Jangan Jegal Partai dengan Ambang Batas Parlemen 10%

Partai Gerindra di Pemilu 2014 lalu mendapatkan perolehan suara di atas 10 persen. Namun mereka menolak ambang batas parlemen 10 persen.

Kamis, 19 Jan 2017 11:16 WIB

detikNews

Gerindra: Jangan Bunuh Partai Kecil dengan Ambang Batas Parlemen

Bagi Gerindra, usulan ambang batas parlemen 10% hanya menguntungkan partai besar di Indonesia, tapi akan membunuh partai kecil dan menengah.

Rabu, 18 Jan 2017 20:13 WIB

detikNews

PDIP: Sistem Pemilu Tertutup Cocok untuk Menghindari Korupsi

PDIP ingin sistem proporsional tertutup diberlakukan di pemilu untuk menghindari korupsi.

Rabu, 18 Jan 2017 19:22 WIB

detikNews

Golkar Usul Ambang Batas Parlemen 10%, PPP: Itu Arogansi Politik

PPP menyebut usulan ambang batas parlemen 10% dari Golkar merupakan sikap arogan.

Rabu, 18 Jan 2017 18:59 WIB

detikNews

Golkar Usul Ambang Batas Parlemen 10%, PDIP Ingin Lebih Rendah

Beda pendapat dengan Golkar, PDIP ingin ambang batas parlemen lebih rendah dari 10%. Berapa?

Rabu, 18 Jan 2017 18:39 WIB

detikNews

Golkar Usul Ambang Batas Parlemen 10%, NasDem: Tidak Masalah

NasDem tidak keberatan terhadap usulan Golkar agar ambang batas parlemen naik menjadi 10 persen. Dua partai itu akan membahasnya dalam tim.

Rabu, 18 Jan 2017 16:40 WIB

detikNews

PAN: Jangan Batasi Demokrasi dengan Ambang Batas Parlemen 10%

Zulkifli mengingatkan agar politikus di DPR tidak membuat peraturan yang bertujuan menjegal pilihan rakyat.

Rabu, 18 Jan 2017 14:31 WIB