detikFinance

Pengusaha Ogah Upah Minimum Naik, Buruh Wanti-wanti Aksi Demo

Pengusaha menginginkan upah minimum 2021 tidak naik, namun buruh bersikeras perlu ada kenaikan.

Sabtu, 17 Okt 2020 08:30 WIB

detikFinance

Upah Minimum 2021 Diminta Naik, Jika Tidak Ini yang Terjadi

Asosiasi buruh tetap minta upah minimum 2021 naik. Jika tidak naik, apa yang akan terjadi?

Jumat, 16 Okt 2020 19:50 WIB

detikFinance

UMSK Dihapus, Gantinya Pakai Kesepakatan Pengusaha-Buruh

Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja menghapus ketentuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Kamis, 15 Okt 2020 17:56 WIB

detikFinance

Buruh Ogah Terlibat Bahas Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Kamis, 15 Okt 2020 12:05 WIB

detikNews

Tolak Ikut Bahas Aturan Turunan UU Ciptaker, KSPI Siapkan Aksi Terukur

KSPI menolak terlibat dalam pembahasan aturan turunan omnibus law UU Cipta Kerja. KSPI akan mempersiapkan aksi terukur hingga mengajukan gugatan ke MK.

Kamis, 15 Okt 2020 09:45 WIB

detikFinance

3 Alasan Buruh Tak Mau Demo di Jakarta

Untuk sementara waktu, buruh tak mau melakukan aksi penolakan UU Cipta Kerja di Jakarta.

Selasa, 13 Okt 2020 19:00 WIB

detikFinance

4 Persiapan Said Iqbal cs Gugat Omnibus Law ke MK

Serikat buruh atau pekerja akan mengajukan judicial review terhadap Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Selasa, 13 Okt 2020 17:30 WIB

detikFinance

Mau Gugat Omnibus Law ke MK, Buruh Siapkan 15 Kuasa Hukum

Serikat buruh akan mengajukan judicial review terhadap Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Selasa, 13 Okt 2020 15:50 WIB

detikFinance

Buruh Tak Ikut Demo di Istana, Ini Alasannya

Sejumlah serikat buruh hari ini membatalkan niatnya untuk melakukan aksi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Selasa, 13 Okt 2020 11:21 WIB

detikFinance

Persiapan Said Iqbal Cs Gugat Omnibus Law Cipta Kerja ke MK

Serikat buruh atau pekerja akan mengajukan judicial review terhadap Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Selasa, 13 Okt 2020 06:46 WIB