detikNews

Ahok: Reklamasi Harus Didukung dengan Kontribusi Tambahan

Suara fraksi di DPRD DKI Jakarta terkait Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mulai terpecah.

Jumat, 08 Apr 2016 18:25 WIB

detikNews

KPK Periksa Ajudan M Taufik Telusuri Pertemuan Terkait Pembahasan Raperda

KPK terus mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti untuk melengkapi berkas tersangka dugaan suap pembahasan Raperda di DPRD DKI

Jumat, 08 Apr 2016 18:10 WIB

detikNews

Kasus Suap Raperda Reklamasi, KPK Geledah Rumah Sanusi

M Sanusi diduga menerima duit Rp 2 miliar terkait pembahasan Raperda Reklamasi.

Jumat, 08 Apr 2016 17:43 WIB

detikNews

YLKI: Jangan Beli Properti di Area Reklamasi Jakarta karena Masih Sengketa

Reklamasi di Teluk Jakarta sedang menjadi sorotan karena kasus Raperda Zonasi. YLKI mengimbau konsumen tak membeli properti di area itu.

Jumat, 08 Apr 2016 15:19 WIB

detikNews

KPK: Banyak Pihak yang Berkepentingan di Atas Tanah Reklamasi

Nah, bagaikan peribahasa 'ada gula, ada semut', proyek reklamasi menjadi magnet bagi para pengusaha. KPK pun tak menutup mata akan hal tersebut.

Jumat, 08 Apr 2016 09:28 WIB

detikNews

KPK Butuh Keterangan Aguan yang Bisa Mempersulit Banyak Pihak

Keterangan Aguan disebut KPK bisa mempersulit banyak pihak.

Jumat, 08 Apr 2016 08:20 WIB

detikNews

Soal Peran Big Boss di Kasus Suap, KPK: Dia yang Mengatur Semuanya

KPK menyebut ada big boss di balik kasus suap terkait rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai reklamasi di Teluk Jakarta.

Jumat, 08 Apr 2016 06:48 WIB

detikNews

KPK Sebut Ada Big Boss di Balik Kasus Suap Raperda Reklamasi

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut ada sosok yang disebutnya big boss di balik suap raperda reklamasi.

Jumat, 08 Apr 2016 05:55 WIB

detikNews

KPK Tengah Teliti Bukti Hasil Penggeledahan di DPRD DKI

Penyidik KPK masih terus mengusut kasus dugaan suap terkait Raperda tentang reklamasi. Bukti-bukti yang didapat dari hasil penggeledahan pun masih diteliti.

Jumat, 08 Apr 2016 01:12 WIB

detikNews

KPK Cegah Dirut PT Agung Sedayu Group dan Stafsus Ahok, Sunny Tanuwidjaja

Pencegahan dilakukan per tanggal 6 April 2016 dan akan berlaku selama 6 bulan ke depan.

Kamis, 07 Apr 2016 17:42 WIB