Sebanyak 1.500 personel TNI-Polri disiagakan untuk amankan unjuk rasa di DPRD Magetan. Pengamanan melibatkan instansi pemerintah dan patroli skala besar.
Polri merespons usulan dari Kementerian HAM yang meminta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dihapuskan. Polri menghargai adanya usulan tersebut.
Pemerintah Jabar libatkan TNI/Polri dalam MPLS 2025/2026. Wakil Ketua DPRD Ono Surono dukung, namun minta pengawasan agar sesuai pedoman Kementerian Pendidikan.