detikNews Bunker Wakil Rakyat Revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengejutkan banyak pihak. DPR ingin jadi lembaga superpower? Rabu, 28 Feb 2018 11:26 WIB
detikNews Tambah 1 Kursi Pimpinan DPR, RUU MD3 Diparipurnakan 8 Februari Ketua Baleg DPR menegaskan kursi pimpinan DPR saat ini disepakati ditambah satu, sementara jumlah kursi pimpinan MPR masih diperdebatkan. Kamis, 01 Feb 2018 15:32 WIB
detikNews Debat KPU vs DPR soal Keterwakilan Perempuan 30% untuk Pemilu KPU mengajukan keterwakilan perempuan 30 persen hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Senin, 28 Agu 2017 13:08 WIB
detikNews Golkar Tepis Presidential Threshold 20% Munculkan Capres Tunggal Golkar menganggap terlalu berlebihan bila ada pihak-pihak yang mencurigai lahirnya UU Pemilu baru hanya untuk melahirkan calon presiden tunggal. Sabtu, 22 Jul 2017 15:20 WIB
detikNews PKB Bantah PT 20% di UU Pemilu Dorong Jokowi Jadi Capres Tunggal PKB membantah dengan presidential threshold (PT) 20-25 persen di UU Pemilu untuk mendorong Jokowi sebagai capres tunggal di Pemilu 2019. Sabtu, 22 Jul 2017 13:01 WIB
detikNews Soal RUU Pemilu, Cak Imin: PKB Back Up Pemerintah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (Ketum PKB) Muhaimin Iskandar mengaku akan tetap mendukung kebijakan pemerintah terkait RUU Pemilu. Rabu, 12 Jul 2017 23:55 WIB
detikNews Pansus RUU Pemilu Rapat Tertutup soal Penataan Dapil DPR-DPRD Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu mulai membahas salah satu isu krusial, yaitu penataan dapil DPR dan DPRD provinsi. Rapat digelar secara tertutup. Senin, 10 Jul 2017 15:35 WIB
detikNews JK Usul Konsultasi Bila Pembahasan RUU di DPR Alami Kebuntuan Wakil Presiden Jusuf Kalla ingin pembahasan berbagai rancangan atau revisi undang-undang di DPR lancar. Jumat, 07 Jul 2017 14:56 WIB
detikNews Ambil Keputusan Pekan Depan, Pansus RUU Pemilu Terus Lobi-lobi Pansus RUU Pemilu rencananya akan mengambil keputusan soal isu-isu krusial pada pekan depan. Sebelumnya, lobi-lobi terus dijalankan. Senin, 03 Jul 2017 19:00 WIB
detikNews Golkar: PT 20-25% untuk Penguatan Sistem Presidensial golkar mendorong presidential threshold 20-25% untuk menguatkan sistem presidensial. Benarkah? Selasa, 20 Jun 2017 15:46 WIB