detikNews

Adik Tiri Atut Tak Keberatan Jika Politik Dinasti Diatur di RUU Pilkada

Wacana revisi UU Pilkada mengemuka setelah 'dinasti' politik keluarga Ratu Atut di Banten ramai dibicarakan. Adik tiri Atut yang juga Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman mempersilakan jika UU tersebut akan ditinjau ulang ke MK.

Selasa, 22 Okt 2013 00:41 WIB

detikNews

PKS: Daripada Perpu, Lebih Baik Presiden Ajukan Revisi UU MK

"Kalau alasanya terlalu lama, kan gampang saja kan, tinggal Presiden datang ke DPR lalu meminta agar proses revisi dipercepat," kata Hidayat.

Senin, 21 Okt 2013 19:09 WIB

detikNews

PKS: Perpu Penyelamatan MK Seolah Mengkriminalkan Parpol

Perpu penyelamatan MK masih menjadi polemik oleh sejumlah pihak. Ketua F-PKS DPR, Hidayat Nur Wahid menyatakan bahwa perpu tersebut terlalu berlebihan.

Senin, 21 Okt 2013 18:46 WIB

detikNews

Golkar: Perpu Kehilangan Momentum, Lebih Baik Revisi UU MK

Perpu tentang Mahkamah Konstitusi (MK) tak mendapat sambutan positif di DPR. Perpu dinilai sudah kehilangan momentum, lebih strategis dengan revisi UU MK.

Senin, 21 Okt 2013 15:51 WIB

detikNews

Ketua Komisi III: Saya Setuju Revisi UU MK, Tapi Sampai Kapan Bro?

Polemik Perpu tentang penyelamatan MK terus bergulir. Sejumlah kalangan menilai Perpu tersebut inkonstitusional, sebagian lain lebih setuju bila UU MK direvisi.

Senin, 21 Okt 2013 15:27 WIB

detikNews

Perpu MK akan Dibahas DPR di Akhir Tahun

Sejak diterbitkan oleh Presiden SBY, Perpu penyelamatan MK mengalami sejumlah polemik. Salah satunya adalah usulan agar Perpu tersebut dapat mendorong revisi UU MK.

Senin, 21 Okt 2013 11:39 WIB

detikNews

Wasekjen Golkar: Perpu Tak Perlu Atur Batasan Minimal Hakim MK Berpartai

Nurul Arifin menilai ada cara lain untuk menyelamatkan MK selain dengan membuat Perpu. Dia menilai revisi UU MK lebih baik dibanding mengeluarkan Perpu.

Jumat, 18 Okt 2013 17:59 WIB

detikNews

Gerindra: Isi Perpu Penyelamatan MK Memenuhi Harapan Masyarakat

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat menyambut baik Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Martin, isi Perpu itu memenuhi harapan masyarakat.

Jumat, 18 Okt 2013 13:07 WIB

detikNews

Menkum HAM: Jangan Ada Penolakan Terhadap Perppu Soal MK

Presiden SBY tengah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) guna merespon prahara di MK akhir-akhir ini. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin meminta agar semua pihak menerima Perppu itu.

Rabu, 16 Okt 2013 16:37 WIB

detikNews

Terkait Kasus Akil, PPP Lebih Pilih Merevisi UU MK

Presiden SBY saat ini sedang menggodok Perppu untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Menanggapi hal itu, Fraksi PPP lebih memilih untuk mengusulkan revisi UU MK.

Rabu, 16 Okt 2013 16:03 WIB