detikFinance

Rangkap Jabatan Sri Mulyani Bisa Bikin Depkeu Terbengkalai

Rangkap jabatan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan pelaksana tugas (plt) Menko Perekonomian dikhawatirkan bisa membuat Departemen Keuangan terbengkalai.

Sabtu, 14 Jun 2008 16:14 WIB

detikFinance

JK Dukung Rangkap Jabatan, Tapi Tak Boleh Banyak-banyak

Wapres Jusuf Kalla mendukung rangkap jabatan. Namun Wapres menggarisbawahi, rangkap jabatan pejabat di BUMN tidak boleh terlalu banyak, sehingga bisa terkontrol.

Sabtu, 14 Jun 2008 13:30 WIB

detikFinance

Wakil Pemerintah di BUMN Tetap Diperlukan

Kementerian BUMN masih menilai penting keberadaan wakil pemerintah di BUMN. Jika tak ada wakil pemerintah di BUMN, maka mekanisme pengawasan pada BUMN akan berkurang.

Sabtu, 14 Jun 2008 12:59 WIB

detikFinance

Kementerian BUMN Pertahankan Rangkap Jabatan di BUMN

Kementerian BUMN bersikeras akan mempertahankan pejabat negara yang juga menduduki posisi komisaris di beberapa BUMN.

Jumat, 13 Jun 2008 14:52 WIB

detikFinance

Hadiyanto Mundur dari Garuda

Satu lagi pejabat depkeu yang mengundurkan diri dari komisaris karena melakukan rangkap jabatan. Dirjen Kekayaan Negara, Hadiyanto mundur sebagai komisaris PT Garuda Indonesia.

Jumat, 13 Jun 2008 13:26 WIB

detikFinance

Menkeu: Kerja Dengan Saya Tidak Bisa Cepat Kaya

Menkeu Sri Mulyani mengakui dirinya meminta anak buahnya untuk mundur dari jabatan komisaris di BUMN untuk menghindari adanya konflik kepentingan yang bisa timbul.

Kamis, 12 Jun 2008 17:35 WIB

detikFinance

Menperin Nilai Depkeu Takut Diperiksa KPK

Langkah pejabat Depkeu mundur dari jabatan komisaris dinilai hanya sikap kepanikan karena takut diperiksa KPK. Menperin tidak akan mengikuti langkah pejabat Depkeu itu.

Kamis, 12 Jun 2008 16:58 WIB

detikFinance

Hentikan Asal-asalan Menunjuk Komisaris BUMN

Penunjukan komisaris BUMN secara asal-asalan harus dihentikan. Sekarang era profesional, sehingga segala sesuatunya harus dikelola secara profesional oleh para profesional.

Kamis, 12 Jun 2008 15:27 WIB

detikNews

Menhub Tunggu Aturan Larang Pejabat Negara Terima Gaji Dobel

KPK beberapa waktu lalu menyatakan pejabat negara dilarang menikmati gaji dobel. Nah, Menhub Jusman Syafei Djamal ingin melaksanakannya, tapi masih menunggu aturan hukumnya.

Kamis, 12 Jun 2008 14:05 WIB

detikNews

Larangan Rangkap Jabatan dari SBY Hindari Kekacauan Birokrasi

Pelarangan rangkap jabatan pejabat sebaiknya dikeluarkan oleh Presiden SBY. Selain perintah resmi, peraturan ini juga dinilai dapat mengurangi kekacauan birokrasi.

Kamis, 12 Jun 2008 13:10 WIB