detikNews

Gelar Rakernas, Peradi Juniver akan Undang Menkum HAM hingga Kapolri

Rakernas ini akan diikuti 370 advokat dari seluruh cabang Peradi yang ada di Indonesia.

Kamis, 11 Mei 2017 19:39 WIB

detikNews

Polisi Buru 137 Tahanan Rutan yang Belum Tertangkap

Satu napi kasus narkoba yang kabur dari Rutan Pekanbaru menyerahkan diri. Polisi masih memburu 137 napi lainnya.

Kamis, 11 Mei 2017 04:43 WIB

detikNews

Strategi Menkum HAM Yasonna Bereskan Pungli di Lapas

Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly geram akan kebobrokan pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapas).

Rabu, 10 Mei 2017 15:12 WIB

detikNews

Yusril: HTI Tak Bisa Langsung Dibawa ke Pengadilan, Persuasi Dulu

Langkah pemerintah memutuskan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia dikritik oleh Yusril Ihza Mahendra.

Senin, 08 Mei 2017 20:34 WIB

detikNews

Buntut Tahanan Kabur, Kanwil dan Kadiv PAS Pekanbaru Ikut Dicopot

"Yang bertanggung jawab tidak cukup karutan, kadiv PAS sampai kakanwil (ikut bertanggung jawab), ini pelajaran, pelajaran," tegas Menkum Yasonna Laoly.

Senin, 08 Mei 2017 18:37 WIB

detikNews

Di Forum PBB, Pemerintah Indonesia Tegas Tolak LGBT

PBB mendesak Indonesia menerima lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Namun pemerintah Indonesia secara tegas menolaknya.

Senin, 08 Mei 2017 17:58 WIB

detikNews

Kasus Tahanan Rutan Kabur, Menkum akan Copot Pejabatnya

Menkum HAM Yasonna Laoly menegaskan tidak menoleransi pelanggaran yang dilakukan jajarannya terkait kaburnya ratusan tahanan Rutan Pekanbaru.

Senin, 08 Mei 2017 17:27 WIB

detikNews

6 Petugas Rutan Pekanbaru Diperiksa Terkait Pungli Napi

Siapa yang diperiksa terkait pungutan liar yang berujung pada kaburnya ratusan napi dan tahanan? Apakah termasuk petugas atau pejabat rutan?

Senin, 08 Mei 2017 16:59 WIB

detikNews

Kasus Ratusan Tahanan Kabur, Presiden Diminta Evaluasi Menkum HAM

Evaluasi harus diilakukan atas kinerja Laoly yang menjadi sorotan setelah ratusan tahanan/napi Rutan Kelas IIB Pekanbaru, kabur.

Senin, 08 Mei 2017 13:25 WIB

detikNews

Alasan Pemerintah Setujui Penghayat Masuk Kolom Agama di KTP

Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan, bukan Keagamaan, sehingga setiap keyakinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diakui oleh Pemerintah.

Senin, 08 Mei 2017 13:09 WIB