detikNews

Auditor BPK Pernah Dengar Cerita soal Kode 'Perhatian'

Auditor utama BPK Rochmadi Saptogiri mengaku tidak tahu soal duit komisi Rp 200 juta untuk Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kemendes PDTT.

Rabu, 04 Okt 2017 16:49 WIB

detikFinance

19.000 Temuan BPK Belum Ditindaklanjuti, Ini Kata Sri Mulyani

Temuan BPK, sebanyak 19.192 rekomendasi atau 18,1% senilai Rp 33,19 triliun belum ditindaklanjut.

Selasa, 03 Okt 2017 19:18 WIB

detikNews

KPK Berjalan Sendiri

Kita sering jengkel melihat panggung pemberantasan korupsi. Sebenarnya jengkel dan gembira silih berganti. Jengkel, gembira, jengkel, gembira, jengkel.

Senin, 02 Okt 2017 10:48 WIB

detikFinance

ESDM Pastikan Harga Premium dan Solar Tak Naik Hingga Akhir 2017

Kementerian ESDM memastikan harga premium dan solar tak naik hingga 31 Desember 2017.

Jumat, 29 Sep 2017 20:48 WIB

detikNews

Jasa Marga Janji Benahi Pengawasan Internal

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. berjanji akan membenahi pengawasan terhadap internal perusahannya.

Jumat, 29 Sep 2017 00:00 WIB

detikNews

Antisipasi Suap, Jasa Marga Bentuk Tim Khusus

Pengawasan internal dilakukan dengan membentuk tim khusus guna mengantisipasi dan memastikan kasus serupa tidak terulang kembali.

Kamis, 28 Sep 2017 19:27 WIB

detikNews

Kasus Suap Moge, Direktur PT Jasa Marga Dipanggil KPK

Penyidik KPK memanggil Direktur SDM dan Umum PT Jasa Marga (Persero) Kushartanto Koeswiranto.

Kamis, 28 Sep 2017 12:19 WIB

detikNews

Pimpinan DPR: Kabar Fahri-Akom Marah soal WTP Itu Informasi Sesat

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menepis isu adanya tekanan dari DPR ke BPK. Soal Fahri Hamzah dan Akom disebut marah, menurutnya itu informasi yang sesat.

Kamis, 28 Sep 2017 11:52 WIB

detikNews

Kisah 'Salam' dari Ahok untuk Auditor BPK yang Ungkap WTP DPR-MPR

Auditor BPK Prof Eddy mengungkap soal opini WTP untuk DPR dan MPR. Rupanya Eddy pernah saling titip salam dengan Ahok. Bagaimana ceritanya?

Kamis, 28 Sep 2017 10:49 WIB

detikNews

Sebut Penyadapan KPK Langgar HAM, Masinton: Harus Diatur UU

Masinton Pasaribu menyatakan penyadapan yang dilakukan KPK bisa melanggar HAM. Menurutnya, penyadapan tersebut seperti memasuki ranah pribadi seseorang.

Kamis, 28 Sep 2017 10:45 WIB