detikNews

Kerugian Negara di Kasus Nur Alam Rp 4,3 T, Lebih Tinggi dari e-KTP

Jaksa KPK menyebut total nilai kerugian keuangan negara akibat perbuatan korupsi yang dilakukan Nur Alam ketika menjadi Gubernur Sultra adalah Rp 4,3 triliun.

Jumat, 09 Mar 2018 11:07 WIB

detikNews

KPK Duga Nur Alam Samarkan Kekayaan atas Nama Orang Lain

KPK menduga Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif Nur Alam menyamarkan kekayaan hasil dari pengurusan izin lokasi tambang PT Anugerah Harisma Barakah.

Jumat, 09 Mar 2018 10:47 WIB

detikNews

Hindari PPATK, Nur Alam Transfer Hasil Gratifikasi ke 4 Perusahaan

Jaksa mengatakan, Nur Alam membatalkan polis asuransi yang terkumpul di rekening beberapa perusahaan.

Kamis, 08 Mar 2018 20:51 WIB

detikNews

Ini Alasan KPK Tuntut Hak Politik Nur Alam Dicabut

KPK mengungkap alasan menuntut hak politik Gubernur nonaktif Sultra Nur Alam untuk dicabut.

Kamis, 08 Mar 2018 20:40 WIB

detikNews

Hasil Urus Izin Tambang, Nur Alam Beli Rumah dan Mobil BMW Z4

Jaksa KPK meyakini Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif Nur Alam memperkaya diri sendiri dari uang yang didapat dari pengurusan izin pertambangan.

Kamis, 08 Mar 2018 20:25 WIB

detikNews

Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam Dituntut 18 Tahun Bui!

Nur Alam dituntut 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar atau subsider 1 tahun kurungan karena diyakini terlibat korupsi persetujuan izin usaha pertambangan.

Kamis, 08 Mar 2018 19:16 WIB

detikNews

Dituntut 18 Tahun Penjara, Ini Tanggapan Gubernur Nur Alam

Nur Alam menyerahkan masalah hukum ini kepada penasihat hukum.

Kamis, 08 Mar 2018 18:43 WIB

detikNews

Alasan Jaksa Tuntut Nur Alam 18 Tahun Bui: Merusak Lingkungan!

Salah satu alasannya tuntutan ini lantaran Nur Alam telah merusak lingkungan alam.

Kamis, 08 Mar 2018 18:38 WIB

detikNews

Jaksa KPK Minta Hak Politik Gubernur Nur Alam Dicabut

Jaksa KPK menuntut pidana tambahan terhadap Gubernur Sultra nonaktif Nur Alam, yaitu berupa pencabutan hak politik.

Kamis, 08 Mar 2018 17:56 WIB

detikNews

KPK: Tuntutan 18 Tahun Bui Nur Alam, Tertinggi bagi Kepala Daerah

Tuntutan itu termasuk tertinggi yang ditetapkan jaksa KPK kepada terdakwa yang berasal dari unsur kepala daerah.

Kamis, 08 Mar 2018 17:36 WIB