Pimpinan Banggar DPR berharap problem fundamental dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Kebijakan Ekonomi Makro serta Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2025.
Perencanaan daerah yang gagal berdampak pada pemborosan anggaran daerah; uang daerah terparkir di bangunan-bangunan yang terbengkalai dalam jumlah besar.
Tambahan anggaran ini untuk program teknis penyusunan kebijakan koordinasi asistensi dan penerapan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas pemerintah.