detikNews

KY Nilai MK Tak Hargai Demokrasi

KY menilai MK tidak menghargai demokrasi dengan mencabut fungsi pengawasan hakim yang dilakukan KY. Akibat keputusan MK, KY tidak bisa menjalankan fungsinya itu.

Jumat, 08 Sep 2006 14:18 WIB

detikNews

Kembali ke UUD 1945 Asli = Kembali ke Rezim Tiran

Usulan kembali ke naskah UUD 1945 sebelum amandemen dinilai tidak mungkin oleh sebagian kalangan. Bila kembali ke naskah itu, sama saja dengan mengajak kembali kepada rezim tiran dan represif.

Rabu, 06 Sep 2006 23:38 WIB

detikNews

Sekjen Siti Nurbaya Diharap Bisa Perkuat DPD

Siti Nurbaya resmi dilantik menjadi Sekjen DPD. Keberadaan Siti diharapkan mampu memingkatkan kapasitas DPD. Sejumlah tugas berat pun menanti.

Senin, 28 Agu 2006 10:32 WIB

detikNews

Wakil Ketua MPR: Amandemen UUD 1945 Perlu Segera Dilakukan

Efek putusan MK terhadap UU Komisi Yudisial (KY) terus menjalar ke segala sisi. Untuk 'menghidupkan' KY lagi, maka UUD 1945 perlu diamandemen untuk yang keempat kalinya.

Jumat, 25 Agu 2006 06:05 WIB

detikNews

Forum Konstitusi: Putusan MK Bikin Dunia Peradilan Suram

Forum Konstitusi mengaku kaget atas putusan itu dan menilai keputusan itu semakin membuat suram dunia peradilan di negeri ini.

Jumat, 25 Agu 2006 00:10 WIB

detikNews

KY Ngotot Awasi Para Hakim

Putusan MK yang memotong fungsi pengawasan hakim dianggap angin lalu oleh KY. Mengacu UUD 1945, fungsi pengawasan akan terus dilakukan.

Kamis, 24 Agu 2006 12:30 WIB

detikNews

Shock Putusan MK, Politisi DPR Ngumpul di Hang Lekir

Putusan MK yang memotong fungsi pengawasan KY, membuat terkejut sejumlah politisi di DPR. Mereka pun akan berkumpul membahas putusan itu.

Kamis, 24 Agu 2006 11:08 WIB

detikNews

Ginandjar Minta SI MPR 2008 Bahas Amandemen Kewenangan DPD

Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita meminta agar ada kejelasan tentang sistem parlemen. Dia pun mengusulkan agar amandemen UUD 1945 tentang kewenangan DPD tidak dilakukan setengah hati.

Rabu, 23 Agu 2006 14:20 WIB

detikNews

Ketua MPR Tak Persoalkan Pembaca Teks Proklamasi

Ketua MPR Hidayat Nurwahid tidak mempersoalkan pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPR Agung Laksono. Faktanya, MPR saat ini memang bukan lembaga tertinggi negara.

Kamis, 17 Agu 2006 14:08 WIB

detikNews

Jimly Sesalkan Minimnya Ilmu Pejabat Soal Konstitusi

Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengaku kecewa dengan minimnya pemahaman pejabat terhadap konstitusi. Akibatnya, kini banyak sengketa antarlembaga negara.

Senin, 14 Agu 2006 13:15 WIB