detikNews

Melihat Kesaksian 4 Menteri di MK, Dianggap Yusril Boomerang Anies-Ganjar

Melihat kesaksian 4 menteri di MK.

Minggu, 07 Apr 2024 17:19 WIB

detikNews

Poin Penting Kesaksian Muhadjir, Airlangga, Sri Mulyani dan Risma di MK

Berikut poin-poin penting kesaksian mereka.

Sabtu, 06 Apr 2024 05:43 WIB

detikNews

Pepatah Kuno Latin hingga Ayat Al-Qur'an Dikutip Sri Mulyani di MK

Salah satu menteri yang memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengutip pepatah Latin dan ayat Al-Qur'an.

Sabtu, 06 Apr 2024 04:40 WIB

detikNews

Menerka Arah Pengguliran Hak Angket

Wacana hak angket untuk menginvestigasi penyelenggaraan Pemilu 2024 muncul ke publik. Namun, konstelasi politik terkini memunculkan anggapan pesimistis.

Jumat, 05 Apr 2024 14:30 WIB

detikFinance

Sri Mulyani di Sidang MK: Penyusunan APBN 2024 Tak Terkait Capres

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sidang sengketa Pilpres di MK menegaskan proses penyusunan APBN 2024 tidak ada kaitannya.

Jumat, 05 Apr 2024 11:13 WIB

detikNews

Sri Mulyani di MK: APBN 2024 Sudah Selesai Sebelum Penetapan Capres-Cawapres

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan APBN ditetapkan sebelum penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Jumat, 05 Apr 2024 09:36 WIB

detikJabar

Jakarta Bakal Kehilangan Status Ibu Kota Indonesia

Jakarta bakal kehilangan statusnya sebaga ibu kota Indonesia usai Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta ditetapkan.

Sabtu, 30 Mar 2024 16:00 WIB

detikNews

Kritisi UU DKJ, HNW: Tidak Adil & Diskriminatif terhadap Warga Jakarta

HNW menyayangkan sikap DPR dan pemerintah yang terburu-buru mengesahkan dan tidak maksimal melibatkan pihak terkait dan menggali aspirasi masyarakat Jakarta.

Sabtu, 30 Mar 2024 08:59 WIB

detikNews

UU DKJ Disahkan, Fahira Idris Soroti Pembentukan Kawasan Aglomerasi

Menurut Fahira pengelolaan kawasan aglomerasi merupakan suatu tantangan kompleks bagi pemerintah di berbagai negara di dunia.

Jumat, 29 Mar 2024 18:51 WIB

detikBali

Kades di NTB Minta Jabatan 8 Tahun Langsung Diberlakukan

Kades di NTB meminta pengesahan revisi UU Desa langsung diberlakukan. Revisi UU itu salah satunya mengatur penambahan masa jabatan dari enam menjadi 8 tahun.

Jumat, 29 Mar 2024 18:43 WIB