Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut Presiden Jokowi bisa meminta Menkum HAM Yasonna Laoly tidak mengajukan banding atas putusan PTUN yang memenangkan kubu Aburizal Bakrie.
Usai rapat konsultasi bersama pimpinan DPR dan pimpinan Komisi II, Presiden Joko Widodo secara implisit menolak usulan revisi UU Pilkada. Menanggapi hal itu, pimpinan DPR selanjutnya menyerahkan kembali pembahasan ke Komisi II.
<p>Pimpinan DPR telah bertemu Presiden Jokowi untuk membahas revisi UU Pilkada. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut Presiden Jokowi menolak secara implisit.</p>
Pada rapat paripurna DPR pembukaan masa sidang ke IV hari ini tak ada interupsi atau pun usulan soal revisi Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tetang pemilihan kepala daerah.
Pimpinan DPR dan Komisi II menemui Presiden Jokowi untuk membahas rencana revisi UU Pilkada di Istana. Politikus PDIP Pramono Anung kemudian berpesan jangan sampai rencana revisi itu hanya dilatarbelakangi kepentingan politik praktis saja.
Parpol anggota KMP mendorong revisi UU Pilkada untuk menjamin keikutsertaan Golkar dan PPP di Pilkada serentak. Langkah ini menuai perlawanan dari KIH.