detiksearch

detikNews

Pukat UGM: Revisi UU MA Selingkuh Presiden, DPR dan MA

Komentar pedas datang dari Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Muchtar terkait revisi UU MA. Dia menilai ada perselingkuhan politik.

Rabu, 24 Sep 2008 16:31 WIB

Main Aman, Pembayaran Dilakukan Belakangan

Pembahasan revisi UU Mahkamah Agung yang mulus-mulus saja dituding lantaran ada uang pelicin. Besarnya disebut-sebut sebesar Rp 10 miliar.

Jumat, 19 Sep 2008 17:15 WIB

detikNews

Mundur dari Panja Revisi UU MA, Gayus Ngaku Bukan Karena Uang

Anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun mengundurkan diri dari Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Mahkamah Agung. Kemundurannya ini tak terkait dengan santernya isu suap yang ditujukan ke anggota Panja.

Kamis, 18 Sep 2008 07:03 WIB

detikNews

Fadjroel Akan Ajukan Provisi Untuk Tunda Pengesahan UU Pilpres

Ketua Gerakan Nasional Untuk Calon Independen Fadjroel Rachman akan mengajukan provisi guna menunda pengesahan UU Pilpres yang sedang dibahas di DPR agar uji materi yang didaftarkannya tidak sia-sia.

Rabu, 17 Sep 2008 16:52 WIB

detikNews

JK Minta Revisi Terbatas UU Pemilu

Ketum Partai Golkar Jusuf Kalla ternyata menghendaki revisi terbatas UU Pemilu. Salah satunya mengenai aturan suara terbanyak.

Kamis, 04 Sep 2008 16:16 WIB

detikNews

Pemerintah Dukung Revisi UU Pemilu

Sejumlah fraksi di DPR mengajukan revisi UU Pemilu yang baru berusia 5 bulan untuk memperjuangkan pasal suara terbanyak. Pemerintah mendukung.

Senin, 01 Sep 2008 16:58 WIB

detikNews

Jika Revisi UU Pemilu Batal, Golkar Tetap Pakai Suara Terbanyak

Usulan 4 fraksi terkait revisi UU Pemilu tinggal menunggu keputusan Bamus. Namun demikian, apa pun hasil keputusan Bamus, Partai Golkar akan tetap menggunakan mekanisme suara terbanyak.

Jumat, 29 Agu 2008 16:42 WIB

detikNews

PBR Setuju Revisi Terbatas UU Pemilu

PBR mendukung wacana yang dilontarkan sejumlah parpol dan KPU agar dilakukan revisi terhadap UU Pemilu. Khususnya penentuan caleg terpilih.

Jumat, 29 Agu 2008 15:42 WIB

detikNews

Pengamat: Revisi UU Pemilu Sekarang Tidak Tepat

Sejumlah partai politik (parpol) berkeinginan merevisi Undang-undang Pemilihan Umum No 10/2008 untuk menentukan calon legislatif dengan metode suara terbanyak. Hal itu dinilai tidak tepat.

Rabu, 27 Agu 2008 17:28 WIB

detikNews

FPKS Kecam Fraksi Yang Usulkan Revisi UU Pemilu

Usulan 5 fraksi untuk merevisi UU No 10/2008 tentang Pemilu DPR, DPRD dan DPD disesalkan FPKS. Usulan revisi terbatas UU yang baru berumur 5 bulan itu merupakan bukti nyata inkonsistensi fraksi-fraksi.

Rabu, 27 Agu 2008 14:24 WIB

Filter

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews