MK digugat Rp 16 triliun terkait putusan MK yang memutuskan 'pemilu serentak di 2019 dan seterusnya'. Para penggugat menganggap MK melakukan perbuatan melawan hukum.

Calon anggota legislatif PDIP Jatim menandatangani kontrak politik agenda perubahan. Kalau mereka gagal menjalankan kontrak politik tersebut, mereka akan kita beri sanksi.