detikNews

FPG: Amandemen UUD Bisa Kacaukan Pemilu 2009

Fraksi Partai Golkar DPR menilai usulan amandemen UUD 1945 oleh DPD belum perlu dilakukan dalam waktu dekat. Jika dilakukan sebelum 2009, amandemen dikhawatirkan justru akan mengacaukan Pemilu 2009.

Jumat, 09 Feb 2007 18:05 WIB

detikNews

Amandemen UUD Jangan Grusa-grusu

Usulan amandemen UUD 1945 yang diajukan oleh Dewan Perakilan Daerah (DPD) diminta agar tidak dilakukan dengan grusa-grusu atau terburu-buru.

Jumat, 09 Feb 2007 16:08 WIB

detikNews

Usul Amandemen UUD 1945 DPD Akan Berjalan Mulus

Rencana DPD untuk mengusulkan amandemen UUD 1945 sepertinya akan berjalan mulus. Pimpinan MPR mendukung penuh rencana itu, asalkan syarat-syaratnya terpenuhi.

Jumat, 09 Feb 2007 11:58 WIB

detikNews

Golkan Amandemen UUD, Ginanjar Klaim Didukung 4 Fraksi

Lobi-lobi terus dilakukan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita untuk memuluskan amandemen pasal 22 D UUD 1945 tentang kewenangan DPD.

Kamis, 08 Feb 2007 17:15 WIB

detikNews

Mendagri Diminta Gencarkan Sosialisasi UUD Amandemen

MPR akhirnya mengundang Mendagri M Ma'ruf untuk menyikapi polemik amandemen UUD 1945. Depdagri diminta gencar menyosialisasikannya.

Rabu, 31 Jan 2007 13:23 WIB

detikNews

UUD 1945 Amandemen Belum Sempurna, Ada Peluang Perbaikan

UUD 1945 hasil amandemen masih. Terbuka peluang penafsiran bagi perbaikan di masa yang akan datang, namun harus sesuai peraturan yang berlaku.

Selasa, 30 Jan 2007 23:12 WIB

detikNews

Tuntutan Kembali ke UUD 1945 Tak Realistis

Ketua MK menilai tuntutan sejumlah kelompok yang ingin mengembalikan UUD hasil amandeman ke UUD 1945 tidak realistis. "Orang sudah jenuh," katanya.

Senin, 29 Jan 2007 13:24 WIB

detikNews

Akan Amandemen UUD 1945, PKB Sambangi MK

PKB menjajaki akan mengajukan amandeman UUD 1945 untuk yang kelima kalinya. Untuk merealisasikan keinginannya itu, PKB berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) meminta tanggapan.

Jumat, 26 Jan 2007 17:49 WIB

detikNews

Bagir: Tidak Logis UUD Diatur Lembaran Negara

Ketua MA Bagir Manan menilai adalah hal yang tidak logis bila UUD diatur melalui peraturan yang berada di bawahnya. Termasuk lembaran negara.

Jumat, 26 Jan 2007 17:45 WIB

detikNews

Bagir: Tidak Logis UUD Diatur Lembaran Negara

Ketua MA Bagir Manan menilai adalah hal yang tidak logis bila UUD diatur melalui peraturan yang berada di bawahnya. Termasuk lembaran negara.

Jumat, 26 Jan 2007 17:22 WIB