detikNews

Bahas Nasib Golkar dan PPP, Taufik Kurniawan Usulkan Rapat dengan Presiden

Beberapa masalah dalam persiapan Pilkada serentak 2015 mencuat dan berpotensi menjadi polemik yang bisa mengakibatkan kegaduhan politik baru. Mulai dari nasib Golkar dan PPP yang terancam tak bisa ikut, hingga anggaran bagi 184 KPU daerah yang belum tersedia.

Rabu, 13 Mei 2015 11:23 WIB

detikNews

NasDem Apresiasi Mendagri yang Tolak Revisi UU Pilkada

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menolak revisi UU Pemilihan Kepala Daerah yang diajukan oleh DPR. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengapresiasi keputusan pemerintah tersebut.

Selasa, 12 Mei 2015 17:52 WIB

detikNews

PKB Juga Tolak Revisi UU Pilkada: Timingnya Tak Tepat

Wacana merevisi UU Pilkada dan UU Parpol untuk mengakomodir Golkar dan PPP ikut Pilkada 2015 rupanya menuai penolakan dari beberapa fraksi. Kali ini PKB yang menyatakan penolakannya karena dianggap tidak tepat.

Selasa, 12 Mei 2015 16:36 WIB

detikNews

Cerita Mendagri Tjahjo 'Dirayu' oleh DPR untuk Revisi UU Pilkada

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin kemarin mengundang Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk membahas revisi Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Selasa, 12 Mei 2015 15:21 WIB

detikNews

Jika UU Pilkada Tetap Direvisi, Ini Saran Mendagri Tjahjo

Pemerintah dipastikan tidak akan mengajukan revisi Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan sejumlah opsi jika nantinya undang-undang tersebut jadi direvisi.

Selasa, 12 Mei 2015 14:33 WIB

detikNews

Mendagri Pastikan Pemerintah Tak Akan Ajukan Revisi UU Pilkada

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengajukan revisi Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. .

Selasa, 12 Mei 2015 14:01 WIB

detikNews

Koalisi Indonesia Hebat dan Demokrat Tolak Revisi UU Pilkada

Penolakan terhadap usulan revisi Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah menguat. Setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hati Nurani Rakyat, kini Partai Demokrat.

Selasa, 12 Mei 2015 12:39 WIB

detikNews

PD: Revisi UU Pilkada Memperburuk Citra DPR di Publik

Pimpinan DPR dan Pimpinan Komisi II berkukuh untuk merevisi UU Pilkada demi mengakomodir PPP dan Golkar yang masih bersengketa. Partai Demokrat menolak wacana revisi itu karena justru akan memperburuk citra DPR di mata publik.

Selasa, 12 Mei 2015 12:03 WIB

detikNews

Hanura Tolak Revisi UU Pilkada: Bukan Kepentingan Nasional!

Satu persatu fraksi bersuara soal usulan merevisi UU Pilkada dan UU Parpol untuk mengakomodir Partai Golkar dan PPP ikut Pilkada. Ketua Fraksi Hanura Dossy Iskandar menolak revisi kedua UU itu karena dianggap bukan kepentingan nasional.

Selasa, 12 Mei 2015 11:40 WIB

detikNews

PDIP Tolak Revisi UU Pilkada

DPR belum berhasil merayu Mendagri Tjahjo Kumolo untuk menyepakati revisi UU Pilkada. Senada dengan seniornya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya menolak revisi undang-undang tersebut.

Selasa, 12 Mei 2015 11:27 WIB