Perusahaan jasa pengiriman ekspres Indonesia mendesak kepemilikan asing di perusahaan jasa dibatasi maksimal 49%. Sudah saatnya perusahaan lokal menguasai industri ini.
Pengesahan Perppu 1/2009 yang mengatur penyempurnaan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap mendapat kiritikan anggota Dewan. Unsur kegentingan memaksa dalam terbitnya Perppu dipertanyakan.
Kecurangan Pemilu Legislatif 2009 diduga berawal dari daftar potensi pemilih pemilu (DP4) yang ada di Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Forum Parpil meminta Depdagri berani membuka DP4 ke publik untuk dijadikan pegangan revisi daftar pemilih tetap (DPT) pilpres.
Karut marutnya DPT dalam Pemilu Legislatif lalu salah satunya disebabkan perubahan pendataan pemilih dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif. Untuk menimalisir kekacauan serupa, pada Pilpres mendatang idealnya stelsel pasif perlu diberlakukan kembali.
Pembahasan revisi Undang-undang Hak atas Kekayaan Intelektual masih belum juga dilakukan oleh DPR. Padahal pengajuan revisi ini sudah dilakukan sejak tahun lalu.
Undang-undang Hak atas Kekayaan Kekayaan Intelektual telah diajukan untuk direvisi. Hal-hal yang bakal ditambahkan dalam revisi tersebut diantaranya bakal lebih mengakomodir soal nada sambung (ring-back tone).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2009 tentang revisi atas UU Pemilu akan menimbulkan masalah baru.
Meski ditolak MK, uji materi calon perseorangan (independen) dinilai sudah menang secara gagasan. Aspirasi perlu menjadi masukan bagi amandemen konstitusi selanjutnya.