detikNews

Bupati Rohul dan Eks Ketua DPRD Riau Huni Lapas Sukamiskin

Bupati Rokan Hulu (Rohul) Suparman dan eks Ketua DPRD Riau Johar Firdaus tiba di Lapas Sukamiskin, Bandung.

Rabu, 06 Des 2017 20:09 WIB

detikNews

2 Bekas Ketua DPRD Gabung dengan Eks Gubernur Riau di LP Sukamiskin

Kini, Johar dan Suparman pun menyusul ke LP Sukamiskin bersama Annas Maamun untuk menjalani hukuman.

Rabu, 06 Des 2017 16:03 WIB

detikNews

Bupati Rohul dan Eks Ketua DPRD Riau Huni LP Sukamiskin Sore Ini

Bupati Rokan Hulu (Rohul) Suparman dan eks Ketua DPRD Riau Johar Firdaus akan menghuni Lapas Sukamiskin.

Rabu, 06 Des 2017 13:34 WIB

detikNews

Bupati Suparman Serahkan Diri untuk Dieksekusi ke LP Sukamiskin

Suparman sebelumnya divonis bebas. Tapi oleh MA, Suparman dihukum 6 tahun penjara. Suparman menyerahkan diri untuk menjalani putusan itu.

Rabu, 06 Des 2017 09:34 WIB

detikNews

Divonis 6 Tahun, Eks Ketua DPRD Riau Segera Ajukan PK

Majelis kasasi memutuskan 6 tahun penjara untuk eks Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus. Politikus Golkar itu berencana akan mengajukan Penijauan Kembali (PK).

Selasa, 28 Nov 2017 10:00 WIB

detikNews

Korupsi Pengesahan APBD, 2 Eks Ketua DPRD Riau Dibui 6 Tahun

Johar merupakan Ketua DPRD Riau periode 2009-2014. Sedangkan Suparman periode 2014-2019. Suparman mundur karena jadi Bupati Rohul pada 2015.

Kamis, 23 Nov 2017 10:59 WIB

detikNews

Ramai Desakan Copot Novanto, Ini Aturan Main Pemberhentian Ketua DPR

Aturan soal pemberhentian pimpinan DPR diatur di Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), pasal 87.

Senin, 20 Nov 2017 16:07 WIB

detikNews

PAN Desak Golkar Segera Copot Setya Novanto dari Ketua DPR

Fraksi PAN meminta Fraksi Golkar segera mencopot Setya Novanto dari Ketua DPR.

Senin, 20 Nov 2017 11:40 WIB

detikNews

Kasasi KPK Ditolak, Eks Ketua DPRD Riau Tetap Dibui 4,5 Tahun?

Kasasi KPK atas eks Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus ditolak. Johar Firdaus tersandung kasus korupsi suap APBD Riau tahun anggaran 2014.

Jumat, 17 Nov 2017 11:08 WIB

detikNews

Novanto Minta KPK Izin Presiden, Syarif: Alasan Mengada-ada

KPK menegaskan pemeriksaan terhadap anggota DPR terkait tindak pidana khusus tidak membutuhkan izin presiden sebagaimana diatur Pasal 245 ayat 3 UU MD3.

Senin, 13 Nov 2017 17:36 WIB