detiksearch

detikcom

Kategori Berita

Daerah

Layanan

detik Network

Urut berdasarkan

Tipe artikel

Kanal

Waktu

detikNews

Koalisi Masyarakat Desak DPR Sahkan RUU PKS

"Mendesak kepada Ketua DPR-RI dan pimpinan segera membahas dan mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah sangat mendesak," kata Koalisi Masyarakat.

Minggu, 05 Jul 2020 21:52 WIB

detikFinance

Benarkah RUU Cipta Kerja Lindungi Pekerja dari Sistem Kontrak?

"Di UU cipta kerja kita tidak mengatur bisnis prosesnya yang kita atur adalah PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Itu yang berbeda dengan UU sebelumnya,"

Kamis, 20 Feb 2020 20:00 WIB

detikNews

Paripurna Pengesahan RUU APBN 2021: 250 Anggota DPR Hadir Virtual

DPR RI menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan soal RUU tentang APBN TA 2021. Sebanyak 39 anggota Dewan hadir secara fisik dan 250 hadir secara virtual.

Selasa, 29 Sep 2020 14:58 WIB

detikNews

Anggota DPR: RUU PDP Mentok, Kominfo Mau Pengawas di Bawah Kementerian

Pembahasan RUU PDP di DPR RI disebut 'mentok'. Pembahasan RUU PDP mentok terkait otoritas pengawas data pribadi.

Kamis, 01 Jul 2021 10:04 WIB

detikInet

Kebocoran Data Lagi, DPR Segera Sahkan UU Pelindungan Data Pribadi!

Lagi-lagi, terjadi kebocoran data pribadi. DPR pun didesak segera membahasnya dan mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi.

Minggu, 23 Mei 2021 07:33 WIB

detikNews

Komnas Perempuan Desak DPR Segera Sahkan RUU Perlindungan PRT

Komnas Perempuan mendesak DPR segera mengesahkan RUU PRT. Adanya RUU tersebut dinilai bisa memberikan perlindungan hukum bagi PRT di Indonesia.

Rabu, 17 Jun 2020 08:46 WIB

detikNews

DPR Sahkan Evaluasi Prolegnas Prioritas 2020, Masih Ada RUU Pembinaan HIP

DPR mengesahkan evaluasi Prolegnas prioritas 2020 dalam rapat paripurna hari ini. Ada 37 RUU yang masuk Prolegnas prioritas 2020 hasil evaluasi.

Kamis, 16 Jul 2020 16:36 WIB

detikNews

Survei Lokataru: Mahasiswa Nilai Omnibus Law Neo-Orba, Otoriter, dan Represif

Lokataru Foundation melakukan survei terhadap mahasiswa menyikapi RUU Cipta Kerja. Mayoritas menilai tidak setuju karena neo-Orba, otoriter, dan represif.

Minggu, 01 Mar 2020 14:06 WIB