Firli menyebut memperkuat komitmen dan kerja sama dengan sejumlah stakeholders dapat meningkatkan pemahaman, termasuk dalam gerakan-gerakan pencegahan korupsi.
BNI menerima penghargaan dari KPK sebagai Peringkat I Unit Pengendalian Gratifikasi Kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ia mengatakan selain melakukan pencegahan dan penindakan, KPK juga harus gencar melakukan perburuan aset tindak pidana korupsi yang disimpan di luar negeri.
Berdasarkan survei transparansi internasional Global Corruption Barometer, 30% masyarakat Indonesia yang menggunakan pelayanan publik harus membayar sogokan.