PDIP DKI sepakat dengan PKB yang menilai Satpol PP loyo soal penurunan baliho HRS. Menurut PDIP, TNI turun tangan karena Pemprov tak konsisten tegakkan aturan.
NasDem menjelaskan urusan penurunan baliho merupakan domain Satpol PP. Selain itu, ada potensi maladministrasi jika TNI sampai turun soal pencopotan baliho.
Ketua Bantuan Hukum FPI menilai pembubaran ormasnya terlalu berlebihan. Langkah pemerintah ini disebutnya sebagai upaya menghabisi Habib Rizieq Shihab.
Mendagri mengeluarkan instruksi yang memuat ketentuan kepala daerah bisa diberhentikan jika melanggar prokes. Instruksi ini terbit usai Anies dipanggil polisi.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menunda sidang gugatan praperadilan Rizieq Syihab. Penundaan dikarenakan pihak tergugat menolak hadiri sidang.