Program omnibus law salah satunya menelurkan RUU Cipta Lapangan Kerja. Di RUU ini, diatur berbagai hal, salah satunya kepatuhan kepala daerah kepada presiden.
PTUN Jakarta menyatakan tidak berwenang mengadili kasus omnibus law soal Surat Presiden ke DPR tentang RUU Cipta Kerja. Gugatan itu dilayangkan YLBHI dkk.
"Jika pembahasan dilanjutkan, kita dianggap tidak memiliki empati dan dinilai memanfaatkan situasi saat ini," kata anggota Fraksi PKS Adang Daradjatun.