Parlemen dan pemerintah sedang merevisi UU Haji, membentuk Kementerian Haji dan Umrah menggantikan Badan Penyelenggara Haji. Target pengesahan Agustus 2025.
Revisi UU Haji telah disetujui sebagai usul inisiatif DPR. Komisi VIII menunggu DIM dari pemerintah untuk melanjutkan proses legislasi dan transisi kewenangan.
DPR RI mendukung potongan biaya aplikasi ojol maksimal 10%. Adian Napitupulu vokal membela hak driver, menegaskan perlunya regulasi yang adil dan berkelanjutan.
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, melanjutkan MPR Goes to Campus di UPI Bandung. Dia mendorong kurikulum iklim dan penegakan hukum untuk antisipasi krisis iklim.