detikNews

Paripurna RUU Pemilu, 175 Anggota DPR Tidak Hadir

Sebanyak 175 anggota DPR tidak hadir dalam sidang paripurna yang berpotensi berujung voting.

Kamis, 20 Jul 2017 11:17 WIB

detikNews

Ketua serta Anggota Bawaslu Juga Dapat Rumah dan Mobil Dinas

Pemerintah memberikan uang kehormatan dan sejumlah fasilitas kepada ketua dan anggota Bawaslu.

Rabu, 19 Jul 2017 13:08 WIB

detikNews

Pemerintah Beri Uang Kehormatan untuk Ketua dan Anggota Bawaslu

Ketua dan anggota Bawaslu akan mendapatkan uang kehormatan setiap bulan. Hal itu tertuang dalam Perpres nomor 62 tahun 2017.

Rabu, 19 Jul 2017 12:35 WIB

detikNews

HTI Dibubarkan, Kemenkum: Bila Keberatan, Silakan Ambil Jalur Hukum

Pemerintah resmi membubarkan HTI dengan mencabut status badan hukumnya. Pemerintah mempersilakan HTI untuk menempuh upaya hukum bila keberatan.

Rabu, 19 Jul 2017 10:58 WIB

detikNews

Badan Hukum Dicabut, HTI Resmi Dibubarkan

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) akan segera mengumumkan pencabutan status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Rabu, 19 Jul 2017 09:50 WIB

detikNews

Jokowi Ingin Transportasi Online Benar-benar Aman dan Nyaman

Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet terbatas tentang transportasi online. Menurutnya, kemunculan transportasi online merupakan hasil kemajuan teknologi.

Selasa, 18 Jul 2017 18:41 WIB

detikFinance

Gubernur BI: Saat Tepat Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1

"Saat ini adalah kondisi yang baik untuk redenominasi karena perekonomian yang mulai membaik," ujar Gubernur BI.

Selasa, 18 Jul 2017 16:08 WIB

detikNews

PAN Kritik Perppu Pembubaran Ormas yang Diterbitkan Pemerintah

PAN, yang merupakan partai pendukung pemerintah, menilai penerbitan perppu itu belum menjadi solusi menangani ormas yang dianggap anti-Pancasila.

Kamis, 13 Jul 2017 16:29 WIB

detikNews

Pembacok Hermansyah Ditangkap, Perppu Ormas Terbit

detikcom merangkum sejumlah berita yang menjadi sorotan pada Rabu kemarin

Kamis, 13 Jul 2017 07:24 WIB

detikNews

Ajak Ormas Lain, HTI akan ke MK untuk Gugat Perppu 2/2017

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan melawan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) melalui Mahkamah Konstitusi.

Kamis, 13 Jul 2017 00:01 WIB