KontraS meminta Panglima TNI mencabut aturan pemeriksaan prajurit oleh aparat penegak hukum seizin komandan. Anggota DPR tidak setuju jika aturan itu dicabut.
Anggota Komisi III DPR fraksi PKS, Nasir Djamil menilai aturan pemeriksaan prajurit TNI terlibat kasus hukum harus izin kepada komandan tidak melanggar hukum.
Brigjen Junior Tumilaar buka suara terkait aturan baru tentang prosedur prajurit TNI jika dipanggil aparat penegak hukum (APH), yakni polisi, jaksa, hingga KPK.
KontraS meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mencabut surat telegram yang mengatur tentang prosedur prajurit TNI jika dipanggil aparat penegak hukum.