MK menolak merevisi UU Perkawinan tentang batas minimal perkawinan perempuan. Alhasil, Presiden diminta turun tangan mengatasi maraknya perkawinan anak.
Salah satu alasan Hakim Haswandi menerima gugatan pra peradilan eks Dirjen Pajak Hadi Poernomo adalah karena penyidik KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Mantan tim perumus UU KPK, Firman Jaya Daeli membantah hal tersebut.
KPK berniat melakukan perlawanan hukum terkait putusan Hakim Haswandi yang menyatakan penyidikan Hadi Poernomo tidak sah. Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin mengungkapkan bahwa proses banding dalam praperadilan dimungkinkan.
Pimpinan DPR dan Pimpinan Komisi II berkukuh untuk merevisi UU Pilkada demi mengakomodir PPP dan Golkar yang masih bersengketa. Partai Demokrat menolak wacana revisi itu karena justru akan memperburuk citra DPR di mata publik.
Di tengah padatnya jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun ini, Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan revisi Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik dan Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pilkada. Demi siapa?
DPR masih terus mencari solusi agar PPP dan Golkar yang kini masih mengalami dualisme kepengurusan bisa mengikuti Pilkada. Untuk itu, DPR mengundang Mendagri Tjahjo Kumolo menghadiri rapat pada Senin (11/5) mendatang.
Pemerintah mengajukan revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas kepada DPR. Salah satu pasalnya, mengubah kelembagaan SKK Migas menjadi BUMN Khusus. Apa itu?
Pemerintah dan DPR akan segera merampungkan revisi UU Migas. Menteri ESDM Sudirman Said memastikan UU Migas yang baru akan memberikan kepastian dan kenyamanan bagi investor.