Seskab Dipo Alam menyebut ada kongkalikong antara oknum ketua fraksi di DPR dengan kader parpol yang menjadi staf di kementerian. Anggota komisi III dari FPKS, Aboe Bakar Alhabsy menantang Dipo untuk melaporkan masalah itu ke KPK.
Setkab menerima pengaduan dari seorang PNS soal tawaran penggelembungan anggaran Rp 700 miliar oleh oknum DPR. BK DPR pun meminta laporan itu agar juga diterima oleh mereka.
Ketua DPP PKS Fahri Hamzah mempertanyakan tujuan laporan Dahlan Iskan ke Seskab yang berujung pada keluarnya surat edaran stop kongkalikong. Dia menilai cara kerja Dahlan Iskan yang demikian adalah bentuk pencitraan.
Mantan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengaku bahwa perjanjian kerjasama (PKS) antara PT Prima Jaya Informatika dengan Telkomsel, tidak pernah diketahui regulator.
Saat kunker ke Denmark, sejumlah anggota Badan Legislasi DPR tepergok berwisata menyusuri sungai di Copenhagen. Usulan moratorium kunker DPR pun mencuat. Tapi jangan sampai usulan ini hanya reaktif belaka.
Dunia pendidikan tinggi tersengat oleh surat Dirjen Dikti yang mewajibkan mahasiswa menulis makalah di jurnal ilmiah sebagai syarat kelulusan jenjang S1,S2 dan S3. Anggota DPR dari Komisi X (Pendidikan), Rohmani, menilai kebijakan itu prematur.
Dukungan untuk menggulirkan hak interpelasi atas dikeluarkannya pengetatan remisi terus meluas. Tujuh fraksi di Komisi III DPR mendukung adanya hak interpelasi tersebut.
Rapat kerja lanjutan antara Komisi III DPR dengan Menkum HAM RI Amir Syamsuddin batal digelar. Raker batal karena Amir Syamsuddin tidak hadir di DPR lantaran sedang mengurusi persiapan hari antikorupsi sedunia.