Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden, memungkinkan semua partai mengusulkan calon. Ini langkah untuk melindungi hak konstitusional.
Komisi II DPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan pemilu. Komisi II DPR segera menyusun revisi paket UU politik atau Omnibus Law Politik.
Sikap PDIP yang berubah menjadi mengkritik pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% menjadi sorotan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Muhammadiyah,
Komisi II DPR akan menggelar sidang evaluasi terhadap penyelenggara Pilkada usai masa reses. Setelah rampung baru membahas soal tindaklanjut revisi UU Pemilu.