Operator seluler, Telkomsel dan Indosat, menjelaskan polemik kuota internet hangus di sidang MK. Mereka menegaskan kuota bukan aset yang berpindah kepemilikan.
Pakar Unair, Dr. Mohammad Syaiful Aris, menilai penerapan KUHP-KUHAP baru berpotensi memicu gelombang judicial review ke MK, meningkatkan kontrol masyarakat.
Dua warga menggugat MK untuk melarang keluarga presiden dan wapres mencalonkan diri dalam pilpres, menilai hal itu berpotensi melanggengkan praktik nepotisme.
Didi Supandi dan Wahyu Triana menggugat aturan kuota internet hangus ke Mahkamah Konstitusi. Mereka merasa dirugikan secara konstitusional oleh UU Cipta Kerja.