detikEdu

Sejarah Penyusunan Teks UUD 1945 hingga Perbedaan Isi Pasca Amandemen

Teks UUD 1945 berhasil disahkan oleh PPKI pada sidang pertama yang berlangsung tanggal 18 Agustus 1945. Hingga kini, UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen.

Selasa, 09 Nov 2021 19:00 WIB

detikNews

Bamsoet: UUD 1945 Bukan Kitab Suci, Terbuka untuk Amandemen

Ketua MPR RI menegaskan bahwa UUD 45 bukan sebuah kitab suci, sehingga tidak boleh dianggap tabu untuk dilakukan penyempurnaan atau perubahan.

Rabu, 18 Agu 2021 18:40 WIB

detikNews

Bukan Digelar UGM, Ini Fakta Diskusi di Yogya yang Ramai Disorot

Constitutional Law Society (CLS) Yogyakarta mengganti judul diskusi daring 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'.

Jumat, 29 Mei 2020 10:11 WIB

detikNews

Poyuono Klaim Usul Perpanjang Jabatan Jokowi ke 'Three Musketeers' Istana

Arief Poyuono, mengaku mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Poyuono menyebut usulan itu disampaikannya ke 'The Three Musketeers' Istana.

Rabu, 23 Jun 2021 10:40 WIB

detikNews

Pesan Waket MPR ke Generasi Muda: Jangan Berhenti Jadi Pembelajar

Menurut Lestari Moerdijat dengan belajar generasi muda akan mampu beradaptasi menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di masa depan.

Selasa, 29 Sep 2020 21:09 WIB

detikNews

Hari Nusantara, Waket MPR Ajak Masyarakat Maknai Nilai-nilai NKRI

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 diperingati sebagai Hari Nusantara.

Minggu, 13 Des 2020 18:07 WIB

detikNews

Kisah MPR Batasi Masa Jabatan Presiden 2 Periode: Agar Checks and Balances

Amandemen dimulai pertama kali pada 1999 saat masa jabatan presiden dibatasi dua periode. Salah satu alasan amandemen agar tercipta check and balances.

Kamis, 02 Sep 2021 13:14 WIB

detikNews

Dilaporkan ke Polisi, Qodari: Gagasan 3 Periode Tak Langgar Hukum

"Yang kedua, rasanya sih tidak ada pasal yang saya langgar ya atau kejahatan yang saya lakukan saya menyampaikan ini dengan baik-baik," kata M Qodari.

Kamis, 24 Jun 2021 12:03 WIB

detikNews

Ketua MPR Sebut PPHN Dibutuhkan untuk Pedoman Pembangunan Negara

Sebanyak 81,5% responden menyatakan perlu reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN, dan hanya 18,5% yang menjawab tidak perlu.

Senin, 09 Nov 2020 20:18 WIB

detikNews

Rektor UNS dan Guru Besar Unpad Dukung RUU PIP, Begini Alasannya

Rektor UNS Solo Prof Jamal Wiwoho dan Guru Besar Unpad Bandung Prof Romli Atmasasmita mendukung RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Ini alasannya.

Jumat, 03 Jul 2020 20:13 WIB