detikNews

Gubsu Edy Cerita Kejar Draf UU Ciptaker ke Luhut: Abang Pokoknya Kirim

Edy menggelar pertemuan dengan sejumlah kelompok masyarakat membahas UU Cipta Kerja. Edy mengaku harus mencari sendiri draf UU Ciptaker ini.

Kamis, 15 Okt 2020 13:12 WIB

detikNews

50 Prolegnas Prioritas 2020 Disepakati, RUU Bakamla Gantikan RUU KY

Baleg DPR bersama pemerintah tetap menyepakati 50 RUU yang menjadi Prolegnas Prioritas 2020. Ada 4 perubahan dari apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kamis, 16 Jan 2020 18:14 WIB

detikNews

RUU Bakamla Jadi Prolegnas Prioritas 2020, Baleg: Karena Natuna

"Karena Bakamla juga mau, kan Bakamla mendesak dengan keputusan dengan kasus Natuna jadi Bakamla harus diperkuat dan kita setuju," kata Supratman.

Kamis, 16 Jan 2020 19:09 WIB

detikNews

Rentan Salah Paham, MPR Setuju Pembahasan RUU HIP Ditunda

RUU tersebut dianggap sensitif sehingga perlu kehati-hatian dalam membahas isinya.

Kamis, 18 Jun 2020 22:33 WIB

detikNews

RUU Cipta Kerja Gratiskan Biaya Sertifikasi Halal untuk Pengusaha Kecil

"Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, tidak dikenai biaya," bunyi Pasal 44.

Senin, 05 Okt 2020 15:12 WIB

detikHot

Sosok Glenn Fredly yang Kritis soal Isu Sosial Tanah Air

Musisi Glenn Fredly mengembuskan napas terakhirnya pada 8 April 2020. Namanya masih terus dikenang sebagai salah satu musisi Tanah Air yang berbakat.

Sabtu, 11 Apr 2020 09:40 WIB

detikNews

Parlemen China Loloskan RUU Keamanan Hong Kong yang Kontroversial

Parlemen China secara bulat menyatakan dukungan terhadap rencana untuk memberlakukan RUU keamanan nasional untuk Hong Kong yang kontroversial.

Kamis, 28 Mei 2020 15:27 WIB

detikNews

PKPI: Parliamentary Threshold Wajib Diturunkan Bertahap, Bukan Dinaikkan

DPR mengkaji kenaikan angka ambang batas parlemen dari yang saat ini 4% jadi 7%. PKPI menyebut PT seharusnya diturunkan secara bertahap.

Kamis, 11 Jun 2020 06:28 WIB

detikNews

UU Ciptaker Disahkan, Pakar UNS Sebut Kurangnya Partisipasi Publik

"Emang ini agak ganjil, partisipasi publiknya kurang. Ada kesan pembiaran terhadap aspirasi publik," kata pakar hukum UNS Solo.

Selasa, 06 Okt 2020 18:26 WIB

detikNews

Baleg DPR: Pembahasan Omnibus Law Tenga Kerja Akan Libatkan Semua Stakeholder

Presiden KSPI Said Iqbal menilai pembahasan Omnibus Law dilakukann tertutup. Baleg DPR menegaskan pembahasan di DPR nantinya melibatkan semua pihak.

Senin, 27 Jan 2020 09:44 WIB