detikNews

PPP Tak Keberatan Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen

Wacana dinaikkannya parliamentary treshold (PT) menjadi 5 persen dalam revisi UU Pemilu, tidak menjadi masalah bagi PPP. Namun, PPP tidak sepenuhnya setuju dengan wacana ini.

Senin, 31 Mei 2010 11:34 WIB

detikNews

PKB Tolak Peningkatan Parliamentary Treshold Jadi 5 Persen

Wacana penyederhanaan parpol melalui peningkatan Parliamentary Treshold (PT) minimal 5 persen terus menuai kontroversi. PKB menilai peningkatan yang drastis itu dinilai terlalu tinggi. PKB pun mengusulkan PT dalam Pemilu 2014 cukup 3 persen saja.

Minggu, 30 Mei 2010 19:12 WIB

detikNews

Berangus Partai Gurem, Parliamentary Treshold Diusulkan Jadi 5 Persen

Meski pembahasan revisi UU Pemilu masih lama, namun wacana penyederhanaan parpol sudah ramai dibicarakan. Untuk membatasi tumbuhnya parpol yang hanya meramaikan pemilu, parpol besar mengusulkan Parliamentary Treshold (PT) minimal 5 persen.

Minggu, 30 Mei 2010 13:28 WIB

detikNews

PPP Tak Setuju Orang Parpol Jadi Anggota, Cukup di Dewan Kehormatan KPU

FPPP tidak sepakat dengan wacana dibolehkannya orang parpol menjadi anggota KPU. Namun demikian, agar KPU tidak rentan diintervensi kekuasaan, orang parpol tetap diperlukan dalam posisi Dewan Kehormatan KPU.

Kamis, 27 Mei 2010 17:52 WIB

detikNews

PAN Tolak Wacana Orang Parpol Bisa Jadi Anggota KPU

PAN menolak wacana kader partai politik diperbolehkan menjadi anggota KPU. Alasannya, klausul yang kini menjadi pembahasan revisi UU 22/2007 tentang Penyelenggaran Pemilu ini dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Kamis, 27 Mei 2010 15:03 WIB

detikNews

Anas, Politisi Muda Berkarir Cemerlang

Ia bergabung dengan PD setelah melepas keanggotaannya di KPU pada 2006. Empat tahun kemudian, ia menduduki posisi puncak partai besutan SBY dengan menjabat ketua umum.

Senin, 24 Mei 2010 02:05 WIB

detikNews

Program Pertama Setgab Koalisi Bahas Revisi UU Pemilu

Hasil rapat perdana Setgab yang diikuti oleh para sekjen partai dan ketua fraksi partai koalisi menyepakati bebarapa hal penting dan strategis. Salah satunya adalah pengkajian terhadap revisi UU Pemilu yang akan segera dibahas di DPR.

Jumat, 14 Mei 2010 17:37 WIB

detikNews

JPPR: Urusan Moral Bukan Domain Pemerintah

Usulan Mendagri Gamawan Fauzi soal larangan pezina untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah menuai kritik. Seruan moral tersebut dinilai tidak tepat diatur oleh pemerintah.

Minggu, 18 Apr 2010 19:02 WIB

detikNews

Menggugat Fungsi Legislasi DPRD

DPRD bersama eksekutif menjaga kemitraan yang seimbang. Anggota dewan perlu memahami dan menguasai kemampuan legal drafting. Kalau hal ini tidak dilakukan, alih-alih menjadi partner yang seimbang, DPRD tidak lebih dari tukang stempel.

Selasa, 16 Feb 2010 18:06 WIB

detikNews

2009, Tahun Konsensus Politik Tercela

Tahun 2009 dinilai Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia dan Serikat Konstituen Indonesia sebagai tahun konsensus politik tercela. Tidak adanya sanksi legal atas penyimpangan mendasar telah mendestruksi sendi dan nilai demokrasi.

Selasa, 29 Des 2009 16:43 WIB