Di BAP IV, Tim 8 memaparkan hasil verifikasi melalui gelar perkara. Termasuk dalam BAB ini mengenai sangkaan pasal 12 huruf e juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sangkaan atas pasal 421 KUHP juncto Pasal 23 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Di halaman 15 - 23, Tim 8 menjabarkan tentang temuan-temuannya. Bab III yang terbagi menjadi tiga bagian ini berisi soal dugaan makelar kasus, dasar penyidikan Polri, sangkaan pemerasan oleh Bibit dan Chandra, dan terkait penyalahgunaan wewenang pimpinan KPK.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mengikuti rekomendasi akhir Tim 8 untuk menghentikan kasus Bibit-Chandra. Namun untuk pemeriksaan terhadap Anggodo Cs yang ada dalam rekaman tetap harus dilanjutkan.
Dalam melaksanakan tugas yang dibebankan pada Tim 8, Tim 8 telah melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta terkait proses hukum atas Chandra dan Bibit, serta melakukan proses verifikasi melalui gelar perkara oleh para penyidik Kepolisian yang dihadiri oleh peneliti perkara dari Kejaksaan Agung.
Berikut ini adalah rekomendasi lengkap Tim 8 yang diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Halaman pertama dan 1 dokumen setelah 31 halaman ini berisi halaman depan dan daftar isi.
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan berkas perkara Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto ke penyidik Mabes Polri. Alasannya, berkas tersebut dinilai kurang lengkap oleh jaksa.
Berbagai opini berkembang menyangkut kasus yang menjerat Wakil Ketua KPK nonaktif Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Jaksa Agung Hendarman Supandji meminta masyarakat percaya pada kerja polisi dan jaksa.
Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk kedua kalinya mengembalikan berkas Chandra M Hamzah kepada Mabes Polri, Senin (9/11) malam. Namun, polisi tetap ngotot melengkapi berkas sesuai petunjuk Kejaksaan.
Langkah penyidik yang terus melanjutkan kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dinilai akan melanggar hak asasi manusia. Presiden SBY diminta untuk tidak tingggal diam soal ini.