detikNews

Gayus: Pemerintah Tahan RUU Pengadilan Tipikor 2 Tahun

Panja RUU Pengadilan Tipikor DPR tidak mau disalahkan soal terkatung-katungnya pembahasan RUU tersebut. Kelambanan pemerintah, justru dituding jadi biang persoalan.

Senin, 22 Des 2008 16:00 WIB

detikNews

ICW Ajukan Uji Formil ke MK

RUU tentang perubahan kedua atas UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disahkan. ICW akan mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi.

Kamis, 18 Des 2008 22:31 WIB

detikNews

Sejumlah LSM Siap Uji Materikan RUU MA ke MK

Sejumlah LSM pemerhati masalah hukum menolak pengesahan RUU MA. Bila DPR tetap mengesahkan RUU MA menjadi UU hari ini, mereka akan mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kamis, 18 Des 2008 12:20 WIB

detikNews

Pengelolaan SDA dan Biaya Politik di Daerah

Saat orde baru berkuasa, kita hanya bisa mengurut dada ketika  para cukong dan pengikut cukong yang nota bene penguasa orde baru memperoleh Hak Penguasaan Hutan (HPH) maupun Kontrak Karya (KK) Pertambangan.

Selasa, 16 Des 2008 10:47 WIB

detikNews

Segerakan RUU MA, Politik Transaksional di DPR Tinggi

Proses pembahasan revisi Undang-undang Mahkamah Agung (RUU MA) dinilai tergesa-gesa dan dipaksakan untuk dipercepat. Ketergesa-gesaan ini menunjukkan tingginya transaksi politik di DPR.

Minggu, 14 Des 2008 20:05 WIB

detikNews

ICW Anggap Perpanjangan Usia Hakim Sebagai Musibah

ICW menilai keputusan panja RUU MA DPR terkait perpanjangan usia pensiun hakim agung menjadi 70 tahun, menyimpang dari semangat reformasi di tubuh MA. Jika sampai disahkan, ICW pun menganggap itu sebagai musibah.

Minggu, 14 Des 2008 17:30 WIB

detikNews

KPK Desak DPR Percepat Pembahasan RUU Pengadilan Tipikor

Pembahasan RUU Pengadilan Tipikor diprediksi akan tertunda akibat pergantian anggota Legislatif tahun 2009. Karena merasa berkepentingan, KPK pun mendesak agar DPR segera membahas RUU tersebut.

Jumat, 05 Des 2008 19:02 WIB

detikNews

ICW Minta MK Desak DPR Rampungkan UU Pengadilan Tipikor

Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kritis. Indonesia Corruption Watch meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat payung hukum pengadilan para koruptor itu.

Kamis, 04 Des 2008 15:32 WIB

detikNews

Firmansyah Arifin: Putusan MK Bisa Timbulkan Masalah Baru

MK untuk pertama kalinya mengeluarkan putusan dilakukannya coblosan ulang untuk menyelesaikan sengketa pilkada. Putusan dalam kasus Pilkada Jatim itu bisa menimbulkan masalah baru.

Selasa, 02 Des 2008 15:43 WIB

detikFinance

Kadin Judicial Review UU Perseroan Terbatas ke MK

Kadin mengajukan judicial review formal dan materil terhadap pasal 74 UU No Undang-undang No.40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau CSR ke MK.

Jumat, 28 Nov 2008 15:27 WIB