detikNews

Akbar: Golkar Dukung Usul Kenaikan PT Jadi 5 Persen

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tanjung mengungkapkan bahwa partainya memang mendorong peningkatan Parliamentary Threshold (PT) menjadi 5 persen dalam Pemilu 2014. Tujuannya untuk menyederhanakan parpol untuk efektifitas demokrasi.

Selasa, 01 Jun 2010 13:42 WIB

detikNews

Dorong Terciptanya Demokrasi yang Sehat, Golkar Dukung PT 5 Persen

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso membenarkan jika partainya memang mendorong agar Parliamentary Threshold (PT) dalam pemilu legislatif 2014 mendatang sebesar 5 persen. Alasannya, Golkar ingin membuat demokrasi lebih sehat.

Senin, 31 Mei 2010 14:28 WIB

detikNews

Tolak PT 5 Persen, PDIP Minta Penyederhanaan Parpol Tak Belenggu Demokrasi

PDIP menolak Parliamentariy Threshold (PT) 5 persen diberlakukan dalam Pemilu 2014 mendatang. Memasukkan ketentuan tersebut dalam revisi UU Pemilu sama saja dengan membelenggu demokrasi.

Senin, 31 Mei 2010 12:14 WIB

detikNews

PPP Tak Keberatan Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen

Wacana dinaikkannya parliamentary treshold (PT) menjadi 5 persen dalam revisi UU Pemilu, tidak menjadi masalah bagi PPP. Namun, PPP tidak sepenuhnya setuju dengan wacana ini.

Senin, 31 Mei 2010 11:34 WIB

detikNews

PKB Tolak Peningkatan Parliamentary Treshold Jadi 5 Persen

Wacana penyederhanaan parpol melalui peningkatan Parliamentary Treshold (PT) minimal 5 persen terus menuai kontroversi. PKB menilai peningkatan yang drastis itu dinilai terlalu tinggi. PKB pun mengusulkan PT dalam Pemilu 2014 cukup 3 persen saja.

Minggu, 30 Mei 2010 19:12 WIB

detikNews

Berangus Partai Gurem, Parliamentary Treshold Diusulkan Jadi 5 Persen

Meski pembahasan revisi UU Pemilu masih lama, namun wacana penyederhanaan parpol sudah ramai dibicarakan. Untuk membatasi tumbuhnya parpol yang hanya meramaikan pemilu, parpol besar mengusulkan Parliamentary Treshold (PT) minimal 5 persen.

Minggu, 30 Mei 2010 13:28 WIB

detikNews

PPP Tak Setuju Orang Parpol Jadi Anggota, Cukup di Dewan Kehormatan KPU

FPPP tidak sepakat dengan wacana dibolehkannya orang parpol menjadi anggota KPU. Namun demikian, agar KPU tidak rentan diintervensi kekuasaan, orang parpol tetap diperlukan dalam posisi Dewan Kehormatan KPU.

Kamis, 27 Mei 2010 17:52 WIB

detikNews

PAN Tolak Wacana Orang Parpol Bisa Jadi Anggota KPU

PAN menolak wacana kader partai politik diperbolehkan menjadi anggota KPU. Alasannya, klausul yang kini menjadi pembahasan revisi UU 22/2007 tentang Penyelenggaran Pemilu ini dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Kamis, 27 Mei 2010 15:03 WIB

detikNews

Anas, Politisi Muda Berkarir Cemerlang

Ia bergabung dengan PD setelah melepas keanggotaannya di KPU pada 2006. Empat tahun kemudian, ia menduduki posisi puncak partai besutan SBY dengan menjabat ketua umum.

Senin, 24 Mei 2010 02:05 WIB

detikNews

Program Pertama Setgab Koalisi Bahas Revisi UU Pemilu

Hasil rapat perdana Setgab yang diikuti oleh para sekjen partai dan ketua fraksi partai koalisi menyepakati bebarapa hal penting dan strategis. Salah satunya adalah pengkajian terhadap revisi UU Pemilu yang akan segera dibahas di DPR.

Jumat, 14 Mei 2010 17:37 WIB