detikNews

Kecewa Putusan MK Soal Petahana, Jimly Imbau KPU Tetap Netral Jelang Pilkada

Buntut dari putusan MK yang melanggengkan keluarga petahana maju di kontestasi Pilkada membuat KPU merevisi PKPU terkait pengajuan calon dari parpol.

Minggu, 19 Jul 2015 18:15 WIB

detikNews

Revisi PKPU Pencalonan Rampung, Romi: Ini Logika Pemikiran Salah

Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Surabaya, Romahurmuzy atau Romi mengkritisi PKPU nomor 9 tahun 2015. Mengapa?

Jumat, 17 Jul 2015 13:41 WIB

detikNews

Agung Optimistis Bisa Kompak dengan Ical Tentukan Calon Kepala Daerah

Agung memang yakin calon yang akan diusung sama dengan calon usulan kepengurusan kepemimpinan Aburizal Bakrie.

Jumat, 17 Jul 2015 13:19 WIB

detikNews

Revisi PKPU Soal Pencalonan Rampung, PPP dan Golkar Bisa Ikut Pilkada

Salah satu poin yang direvisi soal pengajuan calon yang sama dari dua pengurus partai politik.

Rabu, 15 Jul 2015 19:51 WIB

detikNews

Agung Laksono Apresiasi Rampungnya Revisi PKPU Pencalonan di Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merampungkan revisi Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan kepala daerah.

Rabu, 15 Jul 2015 18:26 WIB

detikNews

Ini 7 Butir Hasil Rapimnas II PPP Kubu Romi

Rapimnas II PPP Kubu Romahurmuziy (Romi) menghasilkan 7 butir pernyataan politik. Salah satu poinnya adalah menolak penundaan Pilkada Serentak 2015.

Selasa, 14 Jul 2015 16:42 WIB

detikNews

Beda dengan Golkar, PPP Romi Setuju Calon di Pilkada Diteken 2 Kubu

Rapat konsultasi pimpinan DPR, KPU, Bawaslu, fraksi dan Kemendagri sepakat Golkar dan PPP bisa ikut Pilkada, dengan syarat mengajukan satu calon.

Jumat, 10 Jul 2015 10:16 WIB

detikNews

MK Batalkan Pasal Antipolitik-Dinasti, KPU Siapkan Revisi Aturan

Pasca keputusan MK yang membatalkan pasal soal pembatasan dinasti politik petahana, KPU lantas menyiapkan revisi peraturannya (PKPU).

Kamis, 09 Jul 2015 16:34 WIB

detikNews

Terus Perangi Politik Dinasti!

Tak ada alasan untuk berhenti memerangi politik dinasti.

Kamis, 09 Jul 2015 09:38 WIB

detikNews

Presiden Jokowi Beri Arahan Agar Pilkada Tak Dimanfaatkan Petahana

Ketua KPU Husni Kamil Manik menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar petahana dan PNS tak ambil keuntungan.

Rabu, 08 Jul 2015 19:19 WIB