PDIP menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dukungan ini tanpa menempatkan kader di kabinet.
Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Kemenkumham soal pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PTUN Jakarta.
PDIP membalas Bahlil Lahadalia yang menyebut ada pihak sok tahu soal isu 3 periode presiden. Guntur menilai pembelaan Bahlil terhadap Jokowi tidak masuk akal.
Legislator PDIP meminta agar Pemprov Jakarta melakukan validasi ulang peserta PBI BPJS Kesehatan. Dia khawatir banyak pihak yang tak layak menerima bantuan.