RUU Pengadilan Tipikor tak kunjung disahkan DPR. Sebagai langkah antisipasi, KPK akan menghentikan penuntutan perkara korupsi dari penyidikan ke penuntutan mulai September 2009. Nasib pemberantasan korupsi terancam?
RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terancam gagal disahkan. Mahkamah Agung (MA) pun bersiap. Sekitar 600 hakim akan dilatih untuk menangani perkara korupsi.
Jika RUU Ketenagalistrikan disahkan oleh DPR pada Juli nanti, para pekerja BUMN strategis ancam akan mogok kerja. Mereka sudah mempersiapkan strategi untuk aksi mogok massal nanti.
Para aktivis antikorupsi menggelar aksi teaterikal tabur bunga untuk Pengadilan Tipikor. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kecaman pada DPR yang tak kunjung mengesahkan RUU Pengadilan Tipikor.
Wacana penghentian penyidikan dan penuntutan oleh KPK karena salah satu pimpinannya dinonaktifkan hanya akan mengerdilkan institusi pemburu koruptor tersebut.
Proses pembentukan Undang-Undang No 3/2009 tentang Mahkamah Agung (MA) di uji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon menilai pembentukan UU aquo telah melanggar tata tertib DPR RI.
Keberadaan Pengadilan Tipikor bisa diselamatkan dengan adanya perpu yang diterbitkan SBY. Jika hal ini dilakukan, besar kemungkinan SBY terpilih kembali.