detikNews
PKB Tolak Parpol yang Tak Ikut Pilkada Kena Sanksi
PKB menolak keras wacana memberi sanksi bagi partai politik yang tidak mengajukan calon di pilkada.
Jumat, 07 Agu 2015 16:45 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
NasDem dan PKS Tolak Hukuman Bagi Parpol yang Tak Ajukan Calon di Pilkada
Wacana memberi sanksi bagi partai politik yang tidak mengajukan calon di pilkada ditolak oleh parpol.
Jumat, 07 Agu 2015 13:20 WIB
detikNews
Tak Jelas Soal Calon Tunggal, UU Pilkada Persulit Calon Independen
Polemik ini kemudian memunculkan usulan kepada Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
Jumat, 07 Agu 2015 09:33 WIB
detikNews
Pendaftaran Pilkada Diperpanjang, Komisi II: 3 Hari Terlalu Singkat!
"Itu terlalu singkat! Jangan alergi untuk revisi UU Pilkada," ujar politikus Golkar ini.
Kamis, 06 Agu 2015 18:50 WIB
detikNews
Yusril: Perlu Revisi UU Pilkada, Syarat 20% Kursi DPRD Tak Perlu Ada
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai UU Pilkada perlu direvisi.
Kamis, 06 Agu 2015 10:58 WIB
detikNews
Selama 11 Tahun, Ada 56 Kepala Daerah yang Terjerat Kasus Korupsi di KPK
Kampanye dengan mengobral banyak janji, termasuk janji bebas korupsi pun akan segera marak di hampir seluruh penjuru negeri.
Kamis, 06 Agu 2015 07:04 WIB
detikNews
Jimly: Pendaftaran Pilkada Diperpanjang, Tunggu Pengumuman KPU
Ketua DKPP Jimly Assiddiqie menilai bahwa perpanjangan waktu untuk mamfasilitasi calon potensial mendaftar.
Rabu, 05 Agu 2015 15:55 WIB
detikNews
Ironi Sabotase Pilkada, Skenario Mematikan Calon Potensial
Ironi di sebuah negara demokrasi, saat sabotase pilkada dipakai untuk mengganjal calon potensial.
Rabu, 05 Agu 2015 11:25 WIB
detikNews
Ketua MPR: Pilkada Tanggung Jawab Parpol, Kok Dilimpahkan ke Presiden?
Ketua MPR Zulkifli Hasan tidak setuju jika Presiden Jokowi harus mengeluarkan Perppu untuk muluskan Pilkada serentak.
Rabu, 05 Agu 2015 10:53 WIB
detikNews
Presiden Belum Ambil Keputusan, KPU: Tak Tepat Kami Warning Pemerintah
"Tidak tepat jika KPU me-warning pemerintah," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik.
Selasa, 04 Agu 2015 19:20 WIB